Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Disebut Tim Hore, PKS: Suara 8 Parpol Penolak Sistem Proporsional Tertutup Mayoritas
loading...
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebutkan suara delapan fraksi di DPR menolak sistem Pemilihan Umum (Pemilu) proporsional tertutup merupakan mayoritas. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebutkan suara delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak sistem Pemilihan Umum (Pemilu) proporsional tertutup merupakan mayoritas.
Hal tersebut ia sampaikan terkait pernyataan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyebutkan aksi delapan fraksi tersebut sebagai aksi hore-hore.
"Suara delapan partai itu mayoritas. Jadi bukan tim hore, itu suara mayoritas," ujar Mardani, Kamis (12/1/2023).
Ia meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memberi kesempatan bagi DPR untuk menentukan sistem Pemilu 2024. "MK perlu memberikan kewenangan menata desain pemilu pada pembuat UU, dalam hal ini DPR. Dan suara mayoritas di DPR 80% ingin proporsional terbuka," tambahnya.
Lebih lanjut Mardani meminta pihak-pihak yang ingin mengubah sistem pemilu untuk berpikir panjang karena tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan.
"Semua perlu berpikir panjang. Tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan jangan ada perubahan mendadak," pungkas Mardani Ali Sera.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, delapan partai politik Parlemen yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, PAN, Demokrat, PKS menggelar konferensi pers untuk menyatakan sikap penolakan pemilu coblos partai di lobi Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul memberikan tanggapan atas aksi delapan fraksi di DPR tersebut. Baca juga: Pemerintah Tunggu Putusan MK Terkait Sistem Proporsional Terbuka
"Ini diskursus biasa saja. Soal penolakan monggo. Pengambil keputusan adalah 9 hakim MK. Kalau ini saja hanya untuk hore-hore saja," kata Bambang Pacul.
Hal tersebut ia sampaikan terkait pernyataan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyebutkan aksi delapan fraksi tersebut sebagai aksi hore-hore.
"Suara delapan partai itu mayoritas. Jadi bukan tim hore, itu suara mayoritas," ujar Mardani, Kamis (12/1/2023).
Ia meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memberi kesempatan bagi DPR untuk menentukan sistem Pemilu 2024. "MK perlu memberikan kewenangan menata desain pemilu pada pembuat UU, dalam hal ini DPR. Dan suara mayoritas di DPR 80% ingin proporsional terbuka," tambahnya.
Lebih lanjut Mardani meminta pihak-pihak yang ingin mengubah sistem pemilu untuk berpikir panjang karena tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan.
"Semua perlu berpikir panjang. Tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan jangan ada perubahan mendadak," pungkas Mardani Ali Sera.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, delapan partai politik Parlemen yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, PAN, Demokrat, PKS menggelar konferensi pers untuk menyatakan sikap penolakan pemilu coblos partai di lobi Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul memberikan tanggapan atas aksi delapan fraksi di DPR tersebut. Baca juga: Pemerintah Tunggu Putusan MK Terkait Sistem Proporsional Terbuka
"Ini diskursus biasa saja. Soal penolakan monggo. Pengambil keputusan adalah 9 hakim MK. Kalau ini saja hanya untuk hore-hore saja," kata Bambang Pacul.
(kri)
Explore More