8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Pengamat Politik: Sangat Tepat
loading...
Partai politik peserta Pemilu 2024. Delapan ketum parpol melakukan pertemuan terkait penolakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pertemuan delapan ketua umum partai politik dan sejumlah elite politik hari ini menjadi sorotan. Bahkan, mereka menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 .
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengaku setuju dengan penolakan sistem proporsional tertutup dalam pertemuan tersebut. Ia menilai, demokrasi di Indonesia bisa berkembang dan bahkan maju, jika sistem proporsionalnya terbuka.
"Saya melihatnya iya (kebijakan penolakan tepat), jadi demokrasi itu bisa berkembang bisa maju jika sistemnya itu terbuka," kata Ujang saat dihubungi, Minggu (8/1/2023).
Dia juga menganggap, sistem proporsional terbuka setiap Calon Legislatif (Caleg) bisa berkompetisi dengan sehat. "Bisa berpacu untuk bisa menang dengan suara terbanyak, nah jadi dengan itulah mereka bisa dilantik jadi anggota DPR," kata dia.
Jika dilakukan dengan sistem proporsional tertutup, kata dia, anggota DPR hanya dipilih oleh ketum partai tanpa proses demokrasi. "Sedangkan dengan sistem tertutup, ya anggota DPR yang terpilih itu orang-orang yang diem tidak bergerak yang dipilih oleh ketum partai kan seperti itu," imbuhnya.
Menurut Ujang, keputusan saat ini ada di Mahkamah Konstitusi (MK). Soal Indonesia ke depannya akan memakai sistem proporsional seperti apa pada Pemilu 2024.
"Ini kan pertaruhannya bukan lagi parpol, bukan hanya psikologis. Tapi pertarungannya sedang diproses di MK, jadi kita tunggu keputusan MK," kata Ujang.
Sejalan dengan Ujang, Pengamat Politik Adi Prayitno juga setuju dengan penolakan delapan ketum parpolterkait sistem proporsional tertutup. Menurut dia, proporsional tertutup melahirkan mazhab politik seperti membeli kucing dalam karung.
"Sangat tepat delapan parpol menolak proporsional tertutup karena bisa membunuh demokrasi. Proporsional tertutup melahirkan mazhab politik membeli kucing dalam karung. Anggota dewan terpilih bukan pilihan rakyat tapi pilihan partai. Ini rumit dan berbahaya bagi demokrasi," jelas Adi.
Sebelumnya, Pertemuan delapan ketua umum dan elite partai politik di parlemen membuahkan lima hasil penting terkait sistem pemilu proporsional tertutup. Pertemuan ini digelar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membacakan lima poin hasil kesepakatan delapan parpol. Pertama, mereka menolak sistem proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi.
"Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur," kata Airlangga.
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengaku setuju dengan penolakan sistem proporsional tertutup dalam pertemuan tersebut. Ia menilai, demokrasi di Indonesia bisa berkembang dan bahkan maju, jika sistem proporsionalnya terbuka.
"Saya melihatnya iya (kebijakan penolakan tepat), jadi demokrasi itu bisa berkembang bisa maju jika sistemnya itu terbuka," kata Ujang saat dihubungi, Minggu (8/1/2023).
Dia juga menganggap, sistem proporsional terbuka setiap Calon Legislatif (Caleg) bisa berkompetisi dengan sehat. "Bisa berpacu untuk bisa menang dengan suara terbanyak, nah jadi dengan itulah mereka bisa dilantik jadi anggota DPR," kata dia.
Jika dilakukan dengan sistem proporsional tertutup, kata dia, anggota DPR hanya dipilih oleh ketum partai tanpa proses demokrasi. "Sedangkan dengan sistem tertutup, ya anggota DPR yang terpilih itu orang-orang yang diem tidak bergerak yang dipilih oleh ketum partai kan seperti itu," imbuhnya.
Menurut Ujang, keputusan saat ini ada di Mahkamah Konstitusi (MK). Soal Indonesia ke depannya akan memakai sistem proporsional seperti apa pada Pemilu 2024.
"Ini kan pertaruhannya bukan lagi parpol, bukan hanya psikologis. Tapi pertarungannya sedang diproses di MK, jadi kita tunggu keputusan MK," kata Ujang.
Sejalan dengan Ujang, Pengamat Politik Adi Prayitno juga setuju dengan penolakan delapan ketum parpolterkait sistem proporsional tertutup. Menurut dia, proporsional tertutup melahirkan mazhab politik seperti membeli kucing dalam karung.
"Sangat tepat delapan parpol menolak proporsional tertutup karena bisa membunuh demokrasi. Proporsional tertutup melahirkan mazhab politik membeli kucing dalam karung. Anggota dewan terpilih bukan pilihan rakyat tapi pilihan partai. Ini rumit dan berbahaya bagi demokrasi," jelas Adi.
Sebelumnya, Pertemuan delapan ketua umum dan elite partai politik di parlemen membuahkan lima hasil penting terkait sistem pemilu proporsional tertutup. Pertemuan ini digelar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membacakan lima poin hasil kesepakatan delapan parpol. Pertama, mereka menolak sistem proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi.
"Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur," kata Airlangga.
(mhd)
Explore More