Pengamat: Ada Tidaknya Turbulensi Politik Menjelang Pemilu 2024 Bergantung Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah adalah pengendali utama situasi politik. Karena itu ada tidaknya turbulensi politik menjelng Pemilu 2024 bergantung pada kemampuan pemerintah mengelolanya.

Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio berpendapat, mau tidak mau semua tergantung dari bagaimana pemerintah menjaga menjalankan kebijakan (policy). Menurut pria yang akrab disapa Hensat ini, turbulensi itu bagaimana dalam hal ini pemerintah menjaga dan bagaimana pemerintah menjalankannya.



"Karena kita percaya sama pemerintah. Coba kalau nggak, maksud saya misalkan kalau seperti perbincangan IKN (Ibu Kota Nusantara) KCIC (Kereta Cepat) teruskan aja tapi dipertanggungjawabkan betul," ujar pendiri lembaga Kedai Kopi ini dalam diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya bertajuk '2023 Tahun Turbulensi Politik', Sabtu (7/1/2023).

Hensat menilai kekurangan pemerintah saat ini ada pada kepastian dan kepatutan. Sebut saja soal pengesahan Perppu Cipta Kerja juga isu presiden tiga periode.

"Dijawab saja, apa dan beberapa hal tadi jadi kalau menurut saya yang kurang dari pemerintahan ini adalah rasa kepatutan. Nggak bercanda tentang pemilu bakal ditunda hingga bercanda 3 periode," Ucapnya.

Menurut Hensat, saat ini masyarakat menunggu adanya kepastian dari pemerintah. Namun tidak dibarengi dengan yang namanya turbulensi yang kerap dilakukan para pejabat.



"Saya tetap berpegang pada saat ini yang kurang adalah jiwa kepatutan dari para pejabat negara. Kalau dari beberapa prestasi saya mengakui itu ada menurut saya cukup valid," Ucapnya.

Hensat memastikan, tentang turbulensi politik yang memang ada hal yang perlu diapresiasi. Tapi ada hal yang perlu ditingkatkan di 2023 yaitu pesan komunikasi pemerintah yang harus diatur.

"Jangan kemudian berganti atau strategi yang biasa dilakukan testing in the water kemudian testing aja dulu kemudian kalau tidak sesuai dengan harapan dengan masyarakat baru kemudian dianulir, jangan begitu lagi," ucapnya.