Formappi Lihat DPR Kurang Galak ke Pemerintah
loading...
Gedung Kura-kura atau Gedung Nusantara DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi ) melihat DPR kurang kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Formappi mendesak DPR bisa bersikap kritis terhadap pemerintah.
Sikap DPR yang kurang kritis itu dinilai menjadi catatan serius yang terjadi selama Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023. "DPR belum fokus dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, hal itu tampak pada beberapa rencana kegiatan pengawasan yang tidak ditemukan realisasinya," kata peneliti Formappi Albert Purwa secara daring, Jumat (6/1/2023).
Formappi mencatat rencana kegiatan pengawasan yang tidak terealisasi di antaranya penegakan hukum atas tragedi di Stadion Kanjuruhan di Malang, serta pengelolaan dan upaya transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh. "Dan penegakan hukum jejaring judi online yang ada di Indonesia," ujarnya.
Formappi mengingatkan bahwa DPR masih punya waktu untuk memperbaiki kinerja fungsi pengawasannya itu. "Mumpung masih ada sisa waktu masa jabatan, DPR harus lebih kritis dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, serta menindaklanjuti temuan-temuan BPK atas kerugian negara di kementerian maupun lembaga negara," pungkasnya.
Sikap DPR yang kurang kritis itu dinilai menjadi catatan serius yang terjadi selama Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023. "DPR belum fokus dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, hal itu tampak pada beberapa rencana kegiatan pengawasan yang tidak ditemukan realisasinya," kata peneliti Formappi Albert Purwa secara daring, Jumat (6/1/2023).
Formappi mencatat rencana kegiatan pengawasan yang tidak terealisasi di antaranya penegakan hukum atas tragedi di Stadion Kanjuruhan di Malang, serta pengelolaan dan upaya transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh. "Dan penegakan hukum jejaring judi online yang ada di Indonesia," ujarnya.
Formappi mengingatkan bahwa DPR masih punya waktu untuk memperbaiki kinerja fungsi pengawasannya itu. "Mumpung masih ada sisa waktu masa jabatan, DPR harus lebih kritis dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, serta menindaklanjuti temuan-temuan BPK atas kerugian negara di kementerian maupun lembaga negara," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
