Prabowo Urusi Cadangan Pangan, Pengamat: Berpotensi Mengulang Masa Orba
Senin, 13 Juli 2020 - 08:14 WIB
loading...
A
A
A
Ia menyebut, tugas baru yang diberikan ke Menhan ini berpotensi mengulang masa Orde Baru (Orba), di mana kita mengklaim berhasil membangun ketahanan dan swasembada, tapi dengan tekanan luar biasa pada petani untuk tanam padi, dengan tentara ikut turun ke sawah.
"Lagi pula, multifungsi ini patut dipertanyakan, terutama terkait dengan pendekatan Minimum Essential Forces (MEF) dalam pengembangan kekuatan dan kemampuan TNI," ujarnya.(Baca juga: Jokowi Tunjuk Prabowo Garap Lumbung Pangan, Gerindra Bantah Ada Deal Politik )
Lebih lanjut Fahmi menjelaskan, MEF mencakup tiga hal utama yaitu organisasi, personel dan materiil (alat utama, sarana dan prasarana). Dari sisi personel, jelas bahwa, jumlah prajurit kita masih jauh dari rasio perbandingan ideal dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Artinya, jika untuk fokus saja pada tugas pokoknya, TNI masih belum ideal, lalu mengapa 'cawe-cawe' ke urusan pemerintahan yang lain.
"Jika untuk menjaga batas wilayah dan kedaulatan kita saja, jumlah personel masih belum ideal, mengapa memaksakan diri terlibat? apa motifnya? kesejahteraan? politik? kalau iya, tentu saja itu menyimpang dari mandat reformasi," katanya.
Fahmi pun berharap, jangan sampai kebutuhan kemampuan TNI dalam tugas-tugas nonmiliter, menjadi modus baru untuk melakukan hegemoni kekuasaan. "Dalam hal ini bukan hanya Kemhan dan TNI, bahkan Polri pun perlu diingatkan," katanya.
"Lagi pula, multifungsi ini patut dipertanyakan, terutama terkait dengan pendekatan Minimum Essential Forces (MEF) dalam pengembangan kekuatan dan kemampuan TNI," ujarnya.(Baca juga: Jokowi Tunjuk Prabowo Garap Lumbung Pangan, Gerindra Bantah Ada Deal Politik )
Lebih lanjut Fahmi menjelaskan, MEF mencakup tiga hal utama yaitu organisasi, personel dan materiil (alat utama, sarana dan prasarana). Dari sisi personel, jelas bahwa, jumlah prajurit kita masih jauh dari rasio perbandingan ideal dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Artinya, jika untuk fokus saja pada tugas pokoknya, TNI masih belum ideal, lalu mengapa 'cawe-cawe' ke urusan pemerintahan yang lain.
"Jika untuk menjaga batas wilayah dan kedaulatan kita saja, jumlah personel masih belum ideal, mengapa memaksakan diri terlibat? apa motifnya? kesejahteraan? politik? kalau iya, tentu saja itu menyimpang dari mandat reformasi," katanya.
Fahmi pun berharap, jangan sampai kebutuhan kemampuan TNI dalam tugas-tugas nonmiliter, menjadi modus baru untuk melakukan hegemoni kekuasaan. "Dalam hal ini bukan hanya Kemhan dan TNI, bahkan Polri pun perlu diingatkan," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
