Sistem Proporsional Terbuka Dinilai Picu Korupsi dan Politik Uang
Kamis, 05 Januari 2023 - 04:19 WIB
loading...
A
A
A
Dia menilai hal tersebut menyebabkan politik berbiaya sangat tinggi (high cost politics). Dia menuturkan, banyak riset telah dilakukan yang menyimpulkan rata-rata pengeluaran caleg DPR mencapai angka Rp4 miliar dan bahkan ada yang menghabiskan sampai Rp20 miliar.
Kemudian, di tingkat DPRD biayanya juga gila-gilaan hanya untuk berebut 1 kursi. Dia mengatakan, biaya tinggi yang harus dikeluarkan caleg tersebut untuk membiayai berbagai kebutuhan kampanye agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya.
Baca: Pemilu 2024, PKS: Sistem Proporsional Terbuka Lebih Representatif dan Demokratis
Para caleg bakal bertarung dengan caleg dari partai lain dan bahkan akan gontok-gontokan dengan caleg dalam satu partai. Selain berbiaya tinggi, sistem pemilu itu juga dinilai memicu konflik.
“Oleh karena orientasinya adalah meraih suara sebanyak-banyaknya, maka berbagai intrik dilakukan termasuk melakukan praktik politik uang (money politics). Maka banyak riset menyatakan bahwa politik uang di Indonesia sangatlah tinggi,” ujar Oce Madril yang juga merupakan pegiat anti-korupsi ini.
Kemudian, di tingkat DPRD biayanya juga gila-gilaan hanya untuk berebut 1 kursi. Dia mengatakan, biaya tinggi yang harus dikeluarkan caleg tersebut untuk membiayai berbagai kebutuhan kampanye agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya.
Baca: Pemilu 2024, PKS: Sistem Proporsional Terbuka Lebih Representatif dan Demokratis
Para caleg bakal bertarung dengan caleg dari partai lain dan bahkan akan gontok-gontokan dengan caleg dalam satu partai. Selain berbiaya tinggi, sistem pemilu itu juga dinilai memicu konflik.
“Oleh karena orientasinya adalah meraih suara sebanyak-banyaknya, maka berbagai intrik dilakukan termasuk melakukan praktik politik uang (money politics). Maka banyak riset menyatakan bahwa politik uang di Indonesia sangatlah tinggi,” ujar Oce Madril yang juga merupakan pegiat anti-korupsi ini.
Lihat Juga :
