PDIP Akui Sistem Presidensial Beri Kewenangan Penuh Presiden Evaluasi Menteri

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengingatkan seluruh jajaran menteri kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus loyal dan satu visi dengan Presiden. Djarot juga mengingatkan, Presiden punya kewenangan mencopot menteri bila tak berkinerja baik.

"Sebagai pembantu Presiden, para menteri harus loyal dan satu visi dengan Presiden. Sistem presidensial memberikan kewenangan secara penuh kepada Presiden, untuk mengevaluasi kinerja semua menteri sekaligus me-reshuffle setiap saat," kata Djarot saat dihubungi, Selasa (3/1/2023).

Djarot merasa, Presiden Jokowi akan melakukan kocok ulang kabinet dalam waktu dekat. Apalagi masa pemerintahan Presiden Jokowi sudah dua tahun lagi. Karena itu, ia menilai, para pembantu Presiden Jokowi harus solid dan loyal.

"Yang terpenting kabinet harus solid dan benar-benar bisa membantu tugas-tugas Presiden secara penuh untuk menuntaskan kebijakan dan program strategis nasional," terang Djarot.

"Jadi, ditunggu saja, seperti yang disampaikan Pak Jokowi," imbuhnya. Baca juga: Menakar Sinyal Reshuffle

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, semua pihak agar menunggu saja soal kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada awal 2023.

"Ya tunggu saja," ujar Jokowi singkat di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023).

Saat disinggung apakah menteri-menteri yang berasal dari Partai Nasdem akan terdepak di kabinet dalam reshuffle kali ini, Jokowi kembali meminta awak media untuk menunggu.

"Ditunggu saja," singkat Jokowi.

Diketahui, tiga Menteri yang berasal dari Partai Nasdem adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kominfo Johnny G Plate, dan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.