BNPB Bantu Rp4,25 Miliar untuk Darurat Banjir Jawa Tengah
Senin, 02 Januari 2023 - 23:09 WIB
loading...
BNPB menyalurkan bantuan Rp4,25 miliar untuk penanganan darurat banjir di wilayah Jawa Tengah. Foto: Antara/Aji Styawan
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memberikan bantuan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp4,25 miliar kepada Pemprov Jawa Tengah untuk penanganan darurat bencana banjir. Bantuan diberikan kepada 13 wilayah administrasi tingkat kabupaten dan kota dengan total Rp3,25 miliar. Sementara Rp1 miliar untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak.
Selain itu, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dengan total senilai Rp 1,5 miliar kepada wilayah terdampak. Rinciannya, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes masing-masing Rp100 juta.
Baca juga: 3 Tewas Tersengat Listrik saat Banjir Semarang
Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan masing-masing Rp150 juta, dan Rp200 juta untuk Kota Semarang yang paling terdampak.
Suharyanto kembali mengingatkan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah. "Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah, masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya," ujar Suharyanto, Senin (2/1/2023).
Selain itu, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dengan total senilai Rp 1,5 miliar kepada wilayah terdampak. Rinciannya, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes masing-masing Rp100 juta.
Baca juga: 3 Tewas Tersengat Listrik saat Banjir Semarang
Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan masing-masing Rp150 juta, dan Rp200 juta untuk Kota Semarang yang paling terdampak.
Suharyanto kembali mengingatkan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah. "Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah, masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya," ujar Suharyanto, Senin (2/1/2023).
Lihat Juga :
