Jaringan Aktivis Siap Bangun Front Nasional Penyelamat Konstitusi

JAKARTA - Aktivis lintas angkatan dari Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta siap membentuk Front Nasional Penyelamat Konstitusi dan Reformasi. Mereka menilai gerakan kembali ke UUD 1945 yang asli adalah tidak tepat karena dikhawatirkan digunakan oleh elite politik untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

Para aktivis menganggap masalah yang terjadi saat ini bukan pada amandemen UUD 1945 sebagai anak kandung Reformasi tapi pada peraturan turunan yaitu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR.

"Mereka menyusun UU yang menurut akal sehat jelas melanggar konstitusi dan kita diminta mengoreksi melalui MK (Mahkamah Konstitusi_. Sementara kita tahu MK sudah senapas dengan kekuasaan yang selalu menyetujui hal prinsip yang disodorkan penguasa," kata Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat dalam Gathering Jaringan Aktivis Lintas Angkatan di Pendopo Bumi Paniis, Rumah Indro Tjahyono, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (30/12/2022).

Ia mencontohkan ketika MK menetapkan UU Omnibus Law inkonstitusional bersyarat. "Bagaimana bisa MK melegalkan kejahatan negara pada rakyatnya selama 2 tahun," katanya.

Sekitar 60 aktivis senior dari berbagai kota dan lintas generasi hadir dalam forum gathering yang berlangsung santai penuh keakraban. Mereka di antaranya adalah Indro Tjahyono, Inamul Mustofa, Santoso, Paskah Irianto, Agustiana, Febby Lintang, Iwan Sumule, Firman Tendry, Yus Suma Dipraja, Ucok Safti Hidayat, Anti Dodo, Henda Surwenda, Lek Jum (Jumali), Fikri Thalib, Adnan Balfas, Pril Huseno, dan Marlin Dinamikanto.

Dalam acara bertema Merajut Keberanian dan Persaudaraan itu, para aktivis sepakat gerakan memperpanjang masa jabatan harus dilawan secara tegas. Pertemuan itu juga menyepakati perlunya membentuk front di berbagai kota yang melibatkan berbagai elemen dan tokoh masyarakat. Mereka menilai jika para pejuang Reformasi dan demokrasi lengah, maka akan menyesal dan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

Sementara itu, aktivis 78 Indro Tjahyono yang menjadi tuan rumah menyatakan, aktivis yang peduli terhadap masalah kenegaraan dan kebangsaan merupakan sumber daya demokrasi dan politik yang utama. Indro berharap pertemuan aktivis ini dapat dikembangkan sebagai modal sosial agar negara mampu melawan kekuatan antidemokrasi dan tetap prorakyat.