PKS Dorong Terwujudnya 3 Paslon di Pilpres 2024
loading...
Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam Pidato Akhir Tahun yang disiarkan secara daring, Jumat (30/12/2022). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) mendorong terwujudnya tiga pasang calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini untuk menghindari polarisasi berkepanjangan seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya.
Hal ini disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam Pidato Akhir Tahun yang disiarkan secara daring, Jumat (30/12/2022). Dalam pidato itu, syaikhu menyampaikan beberapa isu penting, salah satunya terkait pemilu 2024.
"Menjadi tugas kita bersama untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Tahun 2023 intensitas politik diprediksi akan semakin tinggi menjelang Pemilu 2024. Seluruh elemen bangsa harus mengedepankan harmoni dan keutuhan bangsa di atas kepentingan partai atau kelompok," kata Syaikhu.
Ia kembali teringat polarisasi berkepanjangan di tengah masyarakat pada Pemilu 2019. Menurutnya, hal itu salah satunya disebabkan hanya dua paslon capres dan cawapres.
"Salah satu sebab terjadinya polarisasi adalah runcingnya pesaingan pada kontestasi Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden," katanya.
Karena itu, agar tidak terulang, mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini menyampaikan PKS menghendaki terwujudnya tiga pasangan capres-cawapres, dan PKS juga memperjuangkan agar angka Presidential Threshold turun agar memunculkan lebih dari dua paslon walau upaya tersebut ditolak MK.
Baca juga: PKS Sarankan Jokowi Lebih Baik Jaga Soliditas Menteri daripada Reshuffle Kabinet
"PKS pada Pilpres 2024 menghendaki terbentuknya minimal 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Selama ini Presidential Threshol 20% amatlah tinggi, sehingga membatasi hak dan peluang partai politik untuk dapat mengusung capres dan cawapres," kata Syaikhu.
Menurutnya, PKS telah berjuang dengan mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar ambang batas Presidential Threshold diturunkan. Meski ditolak, tapi dalam salah satu catatan putusannya, MK menyetujui gagasan PKS dengan memberikan rekomendasi kepada legislatif agar dapat memberikan angka yang rasional dan ilmiah terhadap ambang batas pencalonan presiden.
Lebih jauh, Syaikhu menegaskan upaya PKS dalam mewujudkan lebih dari tiga paslon dengan membangun koalisi dengan partai lain di antaranya Koalisi Perubahan yang sedang digagas bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat.
"PKS menghendaki hadirnya poros perubahan yang mampu melahirkan pemimpin bangsa yang memiliki karakter nasionalis, religius, dan menjadi simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik," katanya.
Hal ini disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam Pidato Akhir Tahun yang disiarkan secara daring, Jumat (30/12/2022). Dalam pidato itu, syaikhu menyampaikan beberapa isu penting, salah satunya terkait pemilu 2024.
"Menjadi tugas kita bersama untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Tahun 2023 intensitas politik diprediksi akan semakin tinggi menjelang Pemilu 2024. Seluruh elemen bangsa harus mengedepankan harmoni dan keutuhan bangsa di atas kepentingan partai atau kelompok," kata Syaikhu.
Ia kembali teringat polarisasi berkepanjangan di tengah masyarakat pada Pemilu 2019. Menurutnya, hal itu salah satunya disebabkan hanya dua paslon capres dan cawapres.
"Salah satu sebab terjadinya polarisasi adalah runcingnya pesaingan pada kontestasi Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden," katanya.
Karena itu, agar tidak terulang, mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini menyampaikan PKS menghendaki terwujudnya tiga pasangan capres-cawapres, dan PKS juga memperjuangkan agar angka Presidential Threshold turun agar memunculkan lebih dari dua paslon walau upaya tersebut ditolak MK.
Baca juga: PKS Sarankan Jokowi Lebih Baik Jaga Soliditas Menteri daripada Reshuffle Kabinet
"PKS pada Pilpres 2024 menghendaki terbentuknya minimal 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Selama ini Presidential Threshol 20% amatlah tinggi, sehingga membatasi hak dan peluang partai politik untuk dapat mengusung capres dan cawapres," kata Syaikhu.
Menurutnya, PKS telah berjuang dengan mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar ambang batas Presidential Threshold diturunkan. Meski ditolak, tapi dalam salah satu catatan putusannya, MK menyetujui gagasan PKS dengan memberikan rekomendasi kepada legislatif agar dapat memberikan angka yang rasional dan ilmiah terhadap ambang batas pencalonan presiden.
Lebih jauh, Syaikhu menegaskan upaya PKS dalam mewujudkan lebih dari tiga paslon dengan membangun koalisi dengan partai lain di antaranya Koalisi Perubahan yang sedang digagas bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat.
"PKS menghendaki hadirnya poros perubahan yang mampu melahirkan pemimpin bangsa yang memiliki karakter nasionalis, religius, dan menjadi simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
