Politikus PDIP Soroti Langkah Politik PKS dan Demokrat

JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Deddy Yevri Sitorus menyoroti langkah politik yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Menurutnya, kedua partai ini kerap melontarkan isu yang ditujukan kepada Istana Negara atau Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Deddy merinci beberapa isu yang dilemparkan PKS dan Demokrat. Antara lain soal potensi kasus hukum Anies Baswedan, penjegalan terhadap bakal calon presiden dan wakil presiden, tawar-menawar kursi kabinet, hingga intervensi ke KPU.

"Ini tidak sehat, asumsi dibangun atas fitnah dan tidak memikirkan dampaknya bagi kualitas demokrasi dan pemilu," kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/12/2022).

Anggota Komisi VI DPR ini menduga taktik politik itu sengaja dilakukan untuk meraih simpati publik. Namun sayangnya, isu yang dilemparkan itu tidak didasarkan bukti yang valid.

"Saya tidak melihat ada bukti yang valid bahwa Istana maupun Presiden melakukan intervensi apa pun yang dapat digugat baik secara hukum maupun etika," kata wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Utara tersebut.

Deddy mencontohkan insinuasi bahwa Presiden Jokowi memihak bakal calon presiden dengan penggunaan kekuasan. Sejauh ini, menurutnya, Jokowi maupun Istana tidak pernah menyebut mendukung nama bakal calon mana pun. Juga tidak pernah menunjukkan preferensi tunggal yang bisa dikatakan memihak calon.

"Bahwa Presiden beberapa kali menyampaikan gimmick atau metafora politik, itu hal yang wajar, menghibur dan harusnya dianggap sebagai intermezo dalam demokrasi. Hampir semua pemimpin di negara demokrasi melakukan hal serupa dan tidak ada regulasi atau konstitusi yang dilanggar," kata politikus asal asal Sumatera Utara ini.

Menurut Deddy, seharusnya Demokrat dan PKS lebih elegan dalam berpolitik, fokus dalam memperbaiki partai dan mempromosikan calon mereka. "Politik adalah masalah persepsi dan persepsi bagi masyarakat awam cenderung dianggap realita. Janganlah bermain fitnah dan insinuasi, itu dosa dari sisi agama dan politik kotor yang merusak peradaban politik," katanya.

Deddy mendorong Istana dan Presiden Jokowi harus merespons tudingan dan fitnah tidak berdasar yang dilontarkan di ruang publik. Sebab, jika tidak, maka publik akan menganggap semua itu benar belaka.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar peserta Pemilu 2024 tidak mudah menuduh Istana berada di balik kegagalan keikutsertaan Pemilu, koalisi, atau pencalonan. Sebab, lolos dan tidaknya parpol sebagai peserta Pemilu 2024 adalah kewenangan KPU.

Namun, Juru Bicara PKS M Kholid meminta Presiden Jokowi tidak perlu takut atau khawatir Istana atas tuduhan itu jika memang benar-benar tidak ada intervensi. "Kalau memang beliau tidak ikut intervensi dalam proses penentuan koalisi pilpres ya santai saja," ujar Kholid, Kamis (22/12/2022).

Ia menyebutkan sebaiknya Presiden Jokowi lebih bijaksana untuk fokus dalam mengatasi persoalan ekonomi Indonesia dan tidak terlalu banyak berbicara soal pencapresan (politik).

"Memang baiknya, presiden fokus menjalankan perannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tidak perlu disibukan urusan pencapresan," kata Kholid.