Cak Imin Usulkan Kementan Dilebur dengan Kemendes PDTT

Kamis, 22 Desember 2022 - 18:39 WIB
loading...
Cak Imin Usulkan Kementan...
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan peleburan Kementan dengan Kemendes PDTT. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Kementerian Pertanian (Kementan) dilebur dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Ttansmigrasi (Kemendes PDTT). Hal ini diungkapkan saat menyapa ribuan Relawan Bagus Muhaimin Jawa Barat di Agrowisata Tirta Kahuripan, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, Rabu (21/12/2022) malam.

Cak Imin awalnya menyinggung kiprah dan peran penting Kemendes selama ini. Menurut dia, Kemendes mempunyai peran sentral dan tepat sebab menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia dari bawah.

"Uang negara tidak harus habis di atas, tapi harus habis di tingkat bawah, di pendidikan dan Desa," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Kamis (22/12/2022).

Baca juga: Nelayan Kalibaru Dorong Cak Imin Nyapres 2024

"Tahu nggak ketika krisis ekonomi, di atas gelempangan tidak mampu, justru yang di bawah yang bisa nahan. Kemarin saat pandemi semua sektor rontok, hanya pertanian yang punya daya tahan, dan itu Desa," imbuhnya.

Setelah mengurai peran penting Kemendesa, Cak Imin lantas mengusulkan Kementan untuk dilebur menjadi satu dengan Kemendesa. Ia beralasan dua Kementerian ini punya peran hampir sama, dan jika disatukan bukan tidak mungkin akan lebih memberi dampak konkret bagi kemajuan Desa.

"Kalau ide Kementerian Desa harus bertahan itu terlalu sederhana, bahkan Kementerian Pertanian harus ditarik menjadi bagian Kementerian Desa. Supaya apa? Supaya clear apa yang menjadi kebutuhan Desa tertangani secara sistematis sesuai kebutuhan Desa," tuturnya.

Wakil Ketua DPR itu menjelaskan ada dua sektor yang harus mendapat perhatian perubahan mendasar melalui pembangunan dari bawah. "Pembangunan dari bawah apa itu? Desa! Pembangunan tidak dari atas tapi dari desa," katanya.

Yang kedua soal kelautan, ia menerangkan lautan Indonesia yang kaya selama puluhan tahun bahkan sejak zaman Bung Karno tidak tersentuh format politik nasional. "Maka ketika reformasi semua isu kelautan dan desa terus menjadi perjuangan," ujarnya.



Pada awal reformasi, kata dia, salah satu buah perjuangannya berhasil membuat sebuah kementerian baru yang namanya Kementerian Kelautan.

"Karena Gus Dur Presiden dibuat keputusan presiden tentang Kementerian Kelautan, namun sebelum membuat Kementerian Desa Gus Dur jatuh," paparnya.

Meski begitu, lanjutnya, hal itu tidak mematahkan semangat untuk melanjutkan perjuangan. Ia menyatakan, Fraksi PKB di DPR getol memperjuangkan UU Desa, hingga kemudian lahir Kementerian Desa.

"Ini yang disebut gerakan politik. Kalau anda ingin mengubah nasib, ingin memperbaiki nasib, nasib masyarakat Desa, nasib umat, harus melalui gerakan politik," pungkasnya.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Era Ketua DPC PKB Asal...
Era Ketua DPC PKB Asal Dipilih Sudah Berakhir, Gus Halim: Semua Harus Lulus UKK
PKB: Jangan Justru saat...
PKB: Jangan Justru saat Terjadi Politik Uang, Bawaslunya Malah Hilang
Ingatkan Bahaya Vape,...
Ingatkan Bahaya Vape, Cak Imin Wanti-Wanti Pesantren Tak Boleh Kecolongan
Cak Imin Realistis soal...
Cak Imin Realistis soal Pilpres 2029: Pak Prabowo Maju dan Masih Sangat Kuat
Syaiful Huda Tekankan...
Syaiful Huda Tekankan PKB Usung Politik Nilai Bukan Transaksional
Gus Muhaimin Minta Kepala...
Gus Muhaimin Minta Kepala Daerah PKB Harus Layak Difotokopi
Pegadaian Gelar Literasi...
Pegadaian Gelar Literasi Keuangan dan Investasi Emas di Kemendes PDT
BRI Resmikan Kick-Off...
BRI Resmikan Kick-Off Desa BRILiaN 2026 untuk Dorong Transformasi Desa 5.0
Penyebab Kecelakaan...
Penyebab Kecelakaan Mobil yang Ditumpangi Anggota DPR dari PKB Gus Hilman, Sopir Diduga Mengantuk
Rekomendasi
Jaksa ICC Karim Khan...
Jaksa ICC Karim Khan Diskors karena Tuduhan Pelanggaran Etika
9 Negara yang Memiliki...
9 Negara yang Memiliki Anggaran Terbesar Mengembangkan Bom Nuklir
BI Rate Naik Demi Menahan...
BI Rate Naik Demi Menahan Tekanan Rupiah dan Capital Outflow
Berita Terkini
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Infografis
10 Negara dengan Tingkat...
10 Negara dengan Tingkat Pendidikan Tertinggi di Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved