Cak Imin Usulkan Kementan Dilebur dengan Kemendes PDTT

Kamis, 22 Desember 2022 - 18:39 WIB
loading...
Cak Imin Usulkan Kementan Dilebur dengan Kemendes PDTT
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan peleburan Kementan dengan Kemendes PDTT. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Kementerian Pertanian (Kementan) dilebur dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Ttansmigrasi (Kemendes PDTT). Hal ini diungkapkan saat menyapa ribuan Relawan Bagus Muhaimin Jawa Barat di Agrowisata Tirta Kahuripan, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, Rabu (21/12/2022) malam.

Cak Imin awalnya menyinggung kiprah dan peran penting Kemendes selama ini. Menurut dia, Kemendes mempunyai peran sentral dan tepat sebab menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia dari bawah.

"Uang negara tidak harus habis di atas, tapi harus habis di tingkat bawah, di pendidikan dan Desa," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Kamis (22/12/2022).



"Tahu nggak ketika krisis ekonomi, di atas gelempangan tidak mampu, justru yang di bawah yang bisa nahan. Kemarin saat pandemi semua sektor rontok, hanya pertanian yang punya daya tahan, dan itu Desa," imbuhnya.

Setelah mengurai peran penting Kemendesa, Cak Imin lantas mengusulkan Kementan untuk dilebur menjadi satu dengan Kemendesa. Ia beralasan dua Kementerian ini punya peran hampir sama, dan jika disatukan bukan tidak mungkin akan lebih memberi dampak konkret bagi kemajuan Desa.

"Kalau ide Kementerian Desa harus bertahan itu terlalu sederhana, bahkan Kementerian Pertanian harus ditarik menjadi bagian Kementerian Desa. Supaya apa? Supaya clear apa yang menjadi kebutuhan Desa tertangani secara sistematis sesuai kebutuhan Desa," tuturnya.

Wakil Ketua DPR itu menjelaskan ada dua sektor yang harus mendapat perhatian perubahan mendasar melalui pembangunan dari bawah. "Pembangunan dari bawah apa itu? Desa! Pembangunan tidak dari atas tapi dari desa," katanya.

Yang kedua soal kelautan, ia menerangkan lautan Indonesia yang kaya selama puluhan tahun bahkan sejak zaman Bung Karno tidak tersentuh format politik nasional. "Maka ketika reformasi semua isu kelautan dan desa terus menjadi perjuangan," ujarnya.

Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1674 seconds (0.1#10.140)