Dukung Penyataan Jokowi, Sudirman Said Ingatkan Sikap Netral Penyelenggara Negara
loading...
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said mendukung pernyataan sikap Presiden Jokowi yang menyatakan penyelenggara negara harus bersikap fair dan netral. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mendukung pernyataan sikap Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang menyatakan penyelenggara negara harus bersikap fair dan netral.
Dia melihat apa yang diungkapkan Jokowi menjamin sikap pemerintahannya akan fair dan tetap netral hingga selesainya roda pemerintahan. “Kepala Negara sedang mengingatkan pada kita semua, akan batas-batas kepatutan. Beliau sedang mengingatkan kepada seluruh aparat pemerintahan dan penegak hukum, tentang pentingnya menjaga otonomi partai-partai politik,” katanya di Jakarta, Kamis (22/12/2022).
Dia menganologikan bila sebenarnya Jokowi tengah memberi keleluasaan dan kebebasan para calon pemimpin, calon presiden, para pemimpin partai politik untuk menata koalisinya. Dia yakin bila sikap itu merupakan cerminan kepatuhan dan etika publik.
“Pernyataan Pak Jokowi adalah pengingat kepada seluruh penyelenggara negara untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tidak saja memenuhi asas legalitas tetapi juga menjaga kepatutan, moral dan etik sebagai norma tertinggi,” tuturnya.
Melihat sikap Jokowi, Dia mengingatkan kepada penyelenggara negara khususnya KPU harus bersikap netral dan independen. Selain itu, MPR harus menjadi pelaksana konstitusi serta para menteri tidak sebaiknya menyuarakan hal-hal yang membuat rakyat gundah.
“Ide dekrit presiden, penundaan pemilu, dan perpanjangan masa jabatan Presiden yang bertentangan dengan konstitusi sudah waktunya dihentikan dan dibersihkan dari pikiran sejumlah pihak yang sesat pikir,” tutupnya.
Dia melihat apa yang diungkapkan Jokowi menjamin sikap pemerintahannya akan fair dan tetap netral hingga selesainya roda pemerintahan. “Kepala Negara sedang mengingatkan pada kita semua, akan batas-batas kepatutan. Beliau sedang mengingatkan kepada seluruh aparat pemerintahan dan penegak hukum, tentang pentingnya menjaga otonomi partai-partai politik,” katanya di Jakarta, Kamis (22/12/2022).
Dia menganologikan bila sebenarnya Jokowi tengah memberi keleluasaan dan kebebasan para calon pemimpin, calon presiden, para pemimpin partai politik untuk menata koalisinya. Dia yakin bila sikap itu merupakan cerminan kepatuhan dan etika publik.
“Pernyataan Pak Jokowi adalah pengingat kepada seluruh penyelenggara negara untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tidak saja memenuhi asas legalitas tetapi juga menjaga kepatutan, moral dan etik sebagai norma tertinggi,” tuturnya.
Melihat sikap Jokowi, Dia mengingatkan kepada penyelenggara negara khususnya KPU harus bersikap netral dan independen. Selain itu, MPR harus menjadi pelaksana konstitusi serta para menteri tidak sebaiknya menyuarakan hal-hal yang membuat rakyat gundah.
“Ide dekrit presiden, penundaan pemilu, dan perpanjangan masa jabatan Presiden yang bertentangan dengan konstitusi sudah waktunya dihentikan dan dibersihkan dari pikiran sejumlah pihak yang sesat pikir,” tutupnya.
Lihat Juga :
(cip)
