Survei Charta Politika: 61,8% Masyarakat Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet
loading...
Survei Charta Politika mencatat lebih banyak masyarakat setuju Jokowi melakukan reshuffle kabinet.. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Charta Politika Indonesia menunjukkan hasil survei terkait kinerja kabinet pemerintahan. Berdasarkan hasil survei, lebih banyak masyarakat setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan atau reshuffle kabinet .
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya awalnya memaparkan, sebanyak 60,5% publik mengaku puas atas kinerja menteri. Namun, kata dia, ada sikap lain ketika ditanyakan mengenai wacana reshuffle menteri yang akan dilakukan Presiden Jokowi.
"Walaupun responden kita kebanyakan mengatakan lebih banyak puas, tetapi mereka lebih banyak setuju ketika ditanyakan terkait dengan rencana adanya reshuffle, setuju atau tidak. Ada angka 61,8% yang menyatakan setuju," kata pria yang akrab disapa Totok itu dalam rilis survei secara daring, Kamis (22/12/2022).
Totok mengatakan temuan ini penting menjadi sebuah pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan sebuah legacy dalam kepemimpinannya. Bukan hanya memastikan Jokowi tetap dicintai masyarakat, tetapi kinerja dari menteri-menteri secara sektoral itu juga bisa menopang kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kepemimpinannya.
Apalagi, menjelang tahun Pemilu, bisa saja akan ada menteri-menteri yang mau memiliki keinginan untuk maju sebagai kontestan di Pilpres baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Belum lagi, jika ada parpol koalisi pemerintah yang menetapkan posisi politiknya berbeda dengan apa yang telah dibangun Presiden Jokowi.
"Saya pikir itu perlu untuk jadi catatan apalagi di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting bagi pemerintahan atau presiden yang sudah tidak bisa maju kembali," ujarnya.
Untuk diketahui, survei Charta Politika ini dilaksanakan 8-16 Desember 2022 dengan wawancara tatap muka langsung. Tercatat, sebanyak 1.220 responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling.
Adapun, margin of error yang diterapkan dalam survei ini ±2,82% dengan tingkat kepercayaan 95%
Lihat Juga: Desakan Usut Dugaan Korupsi Jokowi, Relawan Gibran: Sekelompok Orang Tak Mengakui Karya Presiden
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya awalnya memaparkan, sebanyak 60,5% publik mengaku puas atas kinerja menteri. Namun, kata dia, ada sikap lain ketika ditanyakan mengenai wacana reshuffle menteri yang akan dilakukan Presiden Jokowi.
"Walaupun responden kita kebanyakan mengatakan lebih banyak puas, tetapi mereka lebih banyak setuju ketika ditanyakan terkait dengan rencana adanya reshuffle, setuju atau tidak. Ada angka 61,8% yang menyatakan setuju," kata pria yang akrab disapa Totok itu dalam rilis survei secara daring, Kamis (22/12/2022).
Totok mengatakan temuan ini penting menjadi sebuah pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan sebuah legacy dalam kepemimpinannya. Bukan hanya memastikan Jokowi tetap dicintai masyarakat, tetapi kinerja dari menteri-menteri secara sektoral itu juga bisa menopang kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kepemimpinannya.
Apalagi, menjelang tahun Pemilu, bisa saja akan ada menteri-menteri yang mau memiliki keinginan untuk maju sebagai kontestan di Pilpres baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Belum lagi, jika ada parpol koalisi pemerintah yang menetapkan posisi politiknya berbeda dengan apa yang telah dibangun Presiden Jokowi.
"Saya pikir itu perlu untuk jadi catatan apalagi di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting bagi pemerintahan atau presiden yang sudah tidak bisa maju kembali," ujarnya.
Untuk diketahui, survei Charta Politika ini dilaksanakan 8-16 Desember 2022 dengan wawancara tatap muka langsung. Tercatat, sebanyak 1.220 responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling.
Adapun, margin of error yang diterapkan dalam survei ini ±2,82% dengan tingkat kepercayaan 95%
Lihat Juga: Desakan Usut Dugaan Korupsi Jokowi, Relawan Gibran: Sekelompok Orang Tak Mengakui Karya Presiden
(muh)
Explore More