Politikus Gerindra Bela Luhut Pandjaitan soal OTT KPK
loading...
Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman membela Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan . Luhut diyakini punya maksud baik menyebutkan bahwa seringnya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memperburuk citra Indonesia di mata internasional.
Habiburokhman meminta semua pihak tidak menanggapi pernyataan Luhut hanya sepenggal, lalu membuat penilaian atau menganggap Luhut anti terhadap pemberantasan korupsi. "Kalau saya baca lengkap maksud beliau (Luhut, red) bagus, yakni maksimalkan pencegahan dengan digitalisasi," kata Habiburokhman dikutip Rabu (21/12/2022).
Dia menuturkan, pernyataan Luhut itu bermaksud apabila semua proses pengadaan dan pelayanan sudah dilakukan upaya digitalisasi, maka semakin minim peluang penyimpangan. Dia mencontohkan, saat ini Polri menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Tak hanya itu, dia berpandangan bahwa keberadaan ETLE juga mampu memangkas perilaku transaksi suap di jalan raya. "Kalau semua sudah transparan maka dengan sendirinya OTT akan turun," ujar Waketum DPP Partai Gerindra itu.
Diketahui sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menilai langkah KPK dalam membasmi tindak kejahatan korupsi dengan metode OTT kurang efektif. "Kita enggak usah bicara korupsi ke mana-mana dululah, OTT segala macam itu. OTT kan jelek buat kita,"kata saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Menurut dia, dalam memberantas korupsi perlu adanya sistem yang efektif. Luhut memberikan contoh, dalam pengadaan barang kebutuhan di instansi pemerintah dan BUMN, terdapat sistem E-katalog yang dapat meminimalisasi atau mencegah tindak korupsi.
"Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, tidak akan bisa main-main. Dan kalau semua sudah digital, tidak akan ada lagi OTT," tandas purnawirawan jenderal TNI itu.
Habiburokhman meminta semua pihak tidak menanggapi pernyataan Luhut hanya sepenggal, lalu membuat penilaian atau menganggap Luhut anti terhadap pemberantasan korupsi. "Kalau saya baca lengkap maksud beliau (Luhut, red) bagus, yakni maksimalkan pencegahan dengan digitalisasi," kata Habiburokhman dikutip Rabu (21/12/2022).
Dia menuturkan, pernyataan Luhut itu bermaksud apabila semua proses pengadaan dan pelayanan sudah dilakukan upaya digitalisasi, maka semakin minim peluang penyimpangan. Dia mencontohkan, saat ini Polri menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Tak hanya itu, dia berpandangan bahwa keberadaan ETLE juga mampu memangkas perilaku transaksi suap di jalan raya. "Kalau semua sudah transparan maka dengan sendirinya OTT akan turun," ujar Waketum DPP Partai Gerindra itu.
Diketahui sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menilai langkah KPK dalam membasmi tindak kejahatan korupsi dengan metode OTT kurang efektif. "Kita enggak usah bicara korupsi ke mana-mana dululah, OTT segala macam itu. OTT kan jelek buat kita,"kata saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Menurut dia, dalam memberantas korupsi perlu adanya sistem yang efektif. Luhut memberikan contoh, dalam pengadaan barang kebutuhan di instansi pemerintah dan BUMN, terdapat sistem E-katalog yang dapat meminimalisasi atau mencegah tindak korupsi.
"Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, tidak akan bisa main-main. Dan kalau semua sudah digital, tidak akan ada lagi OTT," tandas purnawirawan jenderal TNI itu.
(rca)
Explore More