PDIP Anggap Penggeledahan Rumah Hasto Pengalihan Isu OCCRP Jokowi
Selasa, 07 Januari 2025 - 16:22 WIB
loading...
Kediaman Hasto Kristiyanto di Jalan Asri 7, Taman Villa Kartini, Bekasi Timur, Jawa Barat digeledah KPK, Selasa (7/1/2025). PDIP menganggap penggeledahan rumah Hasto sebagai pengalihan isu masuknya Jokowi ke dalam daftar pemimpin terkorup dunia versi OCCR
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) buka suara terkait penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) di kediaman Hasto Kristiyanto di Jalan Asri 7, Taman Villa Kartini, Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (7/1/2025). PDIP menganggap penggeledahan itu adalah upaya pengalihan isu.
"Penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK di Bekasi, bagi kami, adalah upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup di dunia tahun 2024," kata Jubir PDIP Guntur Romli dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).
PDIP, kata Guntur Romli, mendapat informasi Jokowi sangat terganggu dan marah atas pengumuman OCCRP itu. Menurutnya, Jokowi melakukan segala cara untuk menutupi berita ini dengan pengerahan buzzer dan intimidasi. Bahkan, Guntur menyebut ada portal berita yang coba diintimidasi agar menghapus pemberitaan tersebut.
"Dan pengerahan buzzer di media sosial untuk mendiskreditkan OCCRP dan pihak-pihak yang mendukung agar pengumuman OCCRP dilanjutkan oleh penegak hukum agar segera memeriksa dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya," ujarnya.
"Penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK di Bekasi, bagi kami, adalah upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup di dunia tahun 2024," kata Jubir PDIP Guntur Romli dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).
PDIP, kata Guntur Romli, mendapat informasi Jokowi sangat terganggu dan marah atas pengumuman OCCRP itu. Menurutnya, Jokowi melakukan segala cara untuk menutupi berita ini dengan pengerahan buzzer dan intimidasi. Bahkan, Guntur menyebut ada portal berita yang coba diintimidasi agar menghapus pemberitaan tersebut.
"Dan pengerahan buzzer di media sosial untuk mendiskreditkan OCCRP dan pihak-pihak yang mendukung agar pengumuman OCCRP dilanjutkan oleh penegak hukum agar segera memeriksa dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya," ujarnya.
Lihat Juga :
