Penjelasan Bawaslu Respons Kritikan Presiden Soal Politik Uang
Selasa, 20 Desember 2022 - 15:39 WIB
loading...
A
A
A
"Saya setiap hari di lapangan, saya pernah ikut Pilkada wali kota dua kali, gubernur dua kali karena dua ronde pilihan, presiden dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada," kata Jokowi saat membuka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).
Karena itu, Presiden Jokowi meminta agar Bawaslu turut melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dengan memberikan pendidikan politik guna menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.
"Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Penting dalam mengatasi praktik politik uang, jadi hati-hati, banyak kejadian mengenai ini, dan politik uang itu sudah menjadi penyakit, setiap pemilu pasti ada," tegas Jokowi.
Selain memperketat aturan, Jokowi mengungkapkan, Bawaslu juga harus melibatkan masyarakat guna menghindari terjadinya politik uang yang dikhawatirkan akan merusak demokrasi.
"Tugas Bawaslu, aturannya sudah diketati tapi praktiknya tetap banyak, tetap ada. Yang terkena sanksi tidak sedikit, ini ada, melibatkan masyarakat untuk menghindari terjadinya politik uang karena karena berlama-lama akan merusak demokrasi," tutupnya.
Karena itu, Presiden Jokowi meminta agar Bawaslu turut melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dengan memberikan pendidikan politik guna menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.
"Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Penting dalam mengatasi praktik politik uang, jadi hati-hati, banyak kejadian mengenai ini, dan politik uang itu sudah menjadi penyakit, setiap pemilu pasti ada," tegas Jokowi.
Selain memperketat aturan, Jokowi mengungkapkan, Bawaslu juga harus melibatkan masyarakat guna menghindari terjadinya politik uang yang dikhawatirkan akan merusak demokrasi.
"Tugas Bawaslu, aturannya sudah diketati tapi praktiknya tetap banyak, tetap ada. Yang terkena sanksi tidak sedikit, ini ada, melibatkan masyarakat untuk menghindari terjadinya politik uang karena karena berlama-lama akan merusak demokrasi," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :