Penjelasan Bawaslu Respons Kritikan Presiden Soal Politik Uang

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) , Rahmat Bagja mengatakan pihaknya mendapat kritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kata dia, kritik tersebut konsen pada politik uang, pengawasan media sosial, polarisasi, dan SARA.

Kata Bagja, menurut Jokowi Bawaslu punya kekuatan dalam menjalankan fungsi tersebut. Namun, Bawaslu dinilai terkadang tak mengerti kekuatannya sendiri.

"Nah itu juga kritik terhadap kami. Kami terima (krtik) Pak Presiden tersebut, sehingga kami lebih sadar diri lagi ke depan," ucap Rahmat Bagja di Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).



Dia mengakui, praktik tersebut memang ada. Kemudian, fasilitas negara yang digunakan atau untuk membangun desa kemudian digunakan pada kegiatan politik praktis.

"Itu ada juga temuan pada saat Pilkada. Ini konsen pak jokowi dan juga Bawaslu ke depan, sehingga kemudian bawaslu bisa menindaklanjuti apa yang terjadi di lapangan," tuturnya.

"Kami harapkan praktik ini bisa menurun, hilang, ya prosesnya akan panjang sekali. Tapi menurun kita harapkan bsia menurun di tahun 2024 mendatang," tambah Bagja.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyoroti praktik politik uang setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Presiden terang-terangan menyatakan, politik uang masih marak di tengah masyarakat.

"Saya setiap hari di lapangan, saya pernah ikut Pilkada wali kota dua kali, gubernur dua kali karena dua ronde pilihan, presiden dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada," kata Jokowi saat membuka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).

Karena itu, Presiden Jokowi meminta agar Bawaslu turut melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dengan memberikan pendidikan politik guna menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

"Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Penting dalam mengatasi praktik politik uang, jadi hati-hati, banyak kejadian mengenai ini, dan politik uang itu sudah menjadi penyakit, setiap pemilu pasti ada," tegas Jokowi.

Selain memperketat aturan, Jokowi mengungkapkan, Bawaslu juga harus melibatkan masyarakat guna menghindari terjadinya politik uang yang dikhawatirkan akan merusak demokrasi.

"Tugas Bawaslu, aturannya sudah diketati tapi praktiknya tetap banyak, tetap ada. Yang terkena sanksi tidak sedikit, ini ada, melibatkan masyarakat untuk menghindari terjadinya politik uang karena karena berlama-lama akan merusak demokrasi," tutupnya.