Jokowi Sebut Reshuffle, Pengamat: Peringatan agar Menteri Perbaiki Kinerja

JAKARTA - Isu reshuffle kabinet dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mencuat baru-baru ini. Pernyataan tersebut terlontar dari Presiden Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Saat itu, Presiden mengungkapkan kemarahannya kepada para menteri lantaran belum menunjukkan kinerja yang optimal di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang melanda di Indonesia. (Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Ungkap Sejumlah Desas-Desus Terkait Reshuffle Kabinet)

Pengamat politik Parameter Research & Consultant, Edison Lapalelo menilai, soal pembubaran lembaga dan reshuffle kabinet tak sepenuhnya harus dikhawatirkan, karena pada prinsipnya Jokowi masih memberikan kesempatan kepada sejumlah menteri atau petinggi lembaga untuk memperbaiki kinerjanya.

"Wacana reshuffle kabinet bagi saya juga masih tersamar. Ini diakibatkan pernyataan Presiden dalam rapat kabinet yang bernada tinggi akan membubarkan lembaga dan mengganti para pembantunya. Presiden juga menawarkan solusi akan memberikan perppu jika perlukan. Ini mempertegas Pak Jokowi masih memberi kesempatan kepada para pembantunya," ujar Edison Lapalelo di Jakarta, Jumat (10/72020).

(Baca juga: Hanura: Relevan atau Tidak Reshuffle Kabinet Seharusnya Bukan Dinilai Menteri)

Tapi diakui Edison, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden untuk mengganti kabinet. "Jangan kita percayai informasi yang beredar sehingga bisa menimbulkan kegaduhah. Membuat para menteri bekerja tidak maksimal dan orang atau pribadi yang namanya diwacanakan menjadi baper (bawa perasaan-red). Apalagi dimasa Pendemi ini. Kita semuanya harus fokus untuk menghadapi pandemi Covid-19 dengan segala konsekuensinya," kata Edison.

Termasuk menurut dia, munculnya nama Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang digadang-gadang bakal jadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Isu itu pun kemudian memunculkan wacana penolakan dari sejumlah pihak. Edison menilai, itulah yang disebut baper.

"Bagi saya wacana ini juga membuat banyak orang menjadi baper. Padahal ini informasi tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait nama-nama menteri itu, kecuali sudah ada pengumunan resmi dari Istana. Bahwa inilah nama-nama yang akan diseleksi untuk mengisi jabatan menteri ketika di-reshuffle kabinet," ungkapnya.

"Baru kita akan tahu, apakah benar nama Ahok masuk dalam nama-nama yang akan diseleksi untuk menjadi menteri. Terkait dengan penolakan orang, lembaga dan kelompok, bagi saya itu wajar saja. Tetapi Ahok juga punya hak sebagai warga negara untuk menjadi apapun di NKRI sepanjang tidak melanggar aturan main di negeri ini," pungkasnya.