Peringati Hari Antikorupsi, Menteri LHK Tekankan tentang Reformasi Birokrasi
Kamis, 15 Desember 2022 - 15:13 WIB
loading...
Jajaran pimpinan tinggi di KLHK diingatkan tentang kerangka implementasi Reformasi Birokrasi. Pandangan ini disampaikan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Jajaran pimpinan tinggi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diingatkan tentang kerangka implementasi Reformasi Birokrasi. Pandangan ini disampaikan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, dalam memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 di KLHK.
"Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan," kata Menteri Siti Nurbaya dalam keterangannya, Kamis (15/12/2022).
"Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas, dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM aparatur," tambahnya.
Baca juga: Hari Antikorupsi Sedunia, Wapres Ingatkan tentang Musuh Utama Bangsa
Dalam acara yang digelar melalui Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) internal KLHK secara virtual ini, Menteri Siti menjelaskan, Rakorwas ini dimaksudkan untuk membangun komitmen bersama seluruh Satker.
"Untuk mengintegrasikan antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan KLHK," jelasnya.
Menurut Siti, sejak dicanangkan pada tahun 2004, desain Reformasi Birokrasi selama 20 tahun bertujuan untuk melakukan perubahan fundamental. Diharapkan pada akhir periode dua puluh tahun pertama atau pada tahun 2024, seluruh birokrasi dan organisasi pemerintah di Indonesia telah memenuhi semua prakondisi terciptanya clean and good governance yang kokoh, serta mencapai tingkat pelayanan publik yang berkelas dunia.
"Bahwa pemenuhan area-area perubahan dalam Reformasi Birokrasi memiliki efek langsung terhadap kinerja organisasi. Hasilnya dapat dilihat dari apresiasi serta penghargaan-penghargaan dari lembaga lain atau masyarakat terhadap berbagai sub sistem manajemen KLHK," ungkapnya.
Atas pemenuhan Reformasi Birokrasi tersebut, Menteri Siti mengapresiasi kinerja jajarannya yang telah memperoleh beberapa penghargaan sepanjang tahun 2022 ini.
Penghargaan tersebut antara lain kata Siti, anugerah predikat Sangat Baik di bidang Meritokrasi, peringkat tertinggi di bidang Pengelolaan Arsip, Top 15 Inovasi Pelayanan Publik untuk Sipongi, serta salah satu yang terbaik dalam keterbukaan informasi publik.
"Dari capaian di atas, menjadi penting sekali untuk memastikan kematangan sistem birokrasi kita menyeluruh dan nyata di lapangan. Ukuran efektivitas manfaat reformasi birokrasi kita adalah di antaranya bagaimana unit-unit kerja kita memenuhi aspek Zona Integritas serta mendapatkan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," tutup Menteri Siti.
Dalam Rakorwas ini juga, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono menyampaikan paparan terkait strategi peningkatan kinerja pengelolaan anggaran KLHK, disusul kemudian Inspektur Jenderal KLHK, Laksmi Wijayanti yang menyampaikan paparan tentang hasil evaluasi tahun 2022 dan strategi pengawasan tahun 2023.
"Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan," kata Menteri Siti Nurbaya dalam keterangannya, Kamis (15/12/2022).
"Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas, dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM aparatur," tambahnya.
Baca juga: Hari Antikorupsi Sedunia, Wapres Ingatkan tentang Musuh Utama Bangsa
Dalam acara yang digelar melalui Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) internal KLHK secara virtual ini, Menteri Siti menjelaskan, Rakorwas ini dimaksudkan untuk membangun komitmen bersama seluruh Satker.
"Untuk mengintegrasikan antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan KLHK," jelasnya.
Menurut Siti, sejak dicanangkan pada tahun 2004, desain Reformasi Birokrasi selama 20 tahun bertujuan untuk melakukan perubahan fundamental. Diharapkan pada akhir periode dua puluh tahun pertama atau pada tahun 2024, seluruh birokrasi dan organisasi pemerintah di Indonesia telah memenuhi semua prakondisi terciptanya clean and good governance yang kokoh, serta mencapai tingkat pelayanan publik yang berkelas dunia.
"Bahwa pemenuhan area-area perubahan dalam Reformasi Birokrasi memiliki efek langsung terhadap kinerja organisasi. Hasilnya dapat dilihat dari apresiasi serta penghargaan-penghargaan dari lembaga lain atau masyarakat terhadap berbagai sub sistem manajemen KLHK," ungkapnya.
Atas pemenuhan Reformasi Birokrasi tersebut, Menteri Siti mengapresiasi kinerja jajarannya yang telah memperoleh beberapa penghargaan sepanjang tahun 2022 ini.
Penghargaan tersebut antara lain kata Siti, anugerah predikat Sangat Baik di bidang Meritokrasi, peringkat tertinggi di bidang Pengelolaan Arsip, Top 15 Inovasi Pelayanan Publik untuk Sipongi, serta salah satu yang terbaik dalam keterbukaan informasi publik.
"Dari capaian di atas, menjadi penting sekali untuk memastikan kematangan sistem birokrasi kita menyeluruh dan nyata di lapangan. Ukuran efektivitas manfaat reformasi birokrasi kita adalah di antaranya bagaimana unit-unit kerja kita memenuhi aspek Zona Integritas serta mendapatkan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," tutup Menteri Siti.
Dalam Rakorwas ini juga, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono menyampaikan paparan terkait strategi peningkatan kinerja pengelolaan anggaran KLHK, disusul kemudian Inspektur Jenderal KLHK, Laksmi Wijayanti yang menyampaikan paparan tentang hasil evaluasi tahun 2022 dan strategi pengawasan tahun 2023.
(maf)
Lihat Juga :
