Dukung Pemerintah, Anggota IPRO Tegaskan Komitmen Tangani Sampah Secara Kolektif
Rabu, 14 Desember 2022 - 21:49 WIB
loading...
Anggota Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) memantapkan komitmennya menangani sampah kemasan secara kolektif. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 15 perusahaan anggota Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) memantapkan komitmennya menangani sampah kemasan secara kolektif. Hal itu terungkap pada Member Gathering IPRO yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada 12-13 Desember 2022.
"Ini sesi luar biasa. Melalui member gathering ini kami bisa menyamakan visi, misi, dan persepsi terkait peta jalan pengurangan sampah dan peraturan lainnya. Kita juga bisa menyusun strategi lebih baik untuk mengimplementasikan tanggung jawab produsen dalam menangani sampah agar Indonesia lebih maju," kata Ketua Dewan Pengawas IPRO Karyanto Wibowo, Rabu (14/12/2022).
IPRO adalah organisasi independen non profit, yang fokus pada peningkatan pengumpulan dan daur ulang sampah kemasan. Menurut Karyanto, penanganan sampah bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi semua stakeholder memiliki tanggung jawab sesuai peran masing-masing. Tanggung jawab ada pada produsen, masyarakat, dan komunitas. Karenanya IPRO mendorong Extended Statkeholder Responsibility (ESR) atau pelibatan multipihak untuk menangani sampah.
Baca juga: Ubah Sampah Plastik Menjadi Listrik, Mahasiswa ITB Kembangkan Sistem Waste to Energy
“Pekerjaan rumah kita sangat besar dalam menangani sampah, volume sampah meningkat setiap tahun, karenanya di sini kita berkomitmen untuk membuat strategi dan menjalankan tanggung jawab produsen serta belajar bagaimana negara lain menjalankan tanggung jawab tersebut,” kata Karyanto.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah tahun ini mencapai 29,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, 17,54% adalah sampah plastik. Sementara, tingkat daur ulangnya baru 10%.
Ketua Dewan Pembina IPRO, Sinta Kaniawati, menambahkan, meski baru berusia dua tahun, sebagai organisasi independen, IPRO harus membuat gerakan bersama dengan agenda besar untuk menangani sampah secara kolektif.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, mari semua pihak terlibat sesuai perannya. Dengan bekerja bersama kita bisa bergerak lebih cepat untuk mencapai tujuan. Kita mencari solusi dari hal kecil lalu kita lakukan kolaborasi bersama pemerintah yang transparan dan akuntabel," kata Sinta.
"Ini sesi luar biasa. Melalui member gathering ini kami bisa menyamakan visi, misi, dan persepsi terkait peta jalan pengurangan sampah dan peraturan lainnya. Kita juga bisa menyusun strategi lebih baik untuk mengimplementasikan tanggung jawab produsen dalam menangani sampah agar Indonesia lebih maju," kata Ketua Dewan Pengawas IPRO Karyanto Wibowo, Rabu (14/12/2022).
IPRO adalah organisasi independen non profit, yang fokus pada peningkatan pengumpulan dan daur ulang sampah kemasan. Menurut Karyanto, penanganan sampah bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi semua stakeholder memiliki tanggung jawab sesuai peran masing-masing. Tanggung jawab ada pada produsen, masyarakat, dan komunitas. Karenanya IPRO mendorong Extended Statkeholder Responsibility (ESR) atau pelibatan multipihak untuk menangani sampah.
Baca juga: Ubah Sampah Plastik Menjadi Listrik, Mahasiswa ITB Kembangkan Sistem Waste to Energy
“Pekerjaan rumah kita sangat besar dalam menangani sampah, volume sampah meningkat setiap tahun, karenanya di sini kita berkomitmen untuk membuat strategi dan menjalankan tanggung jawab produsen serta belajar bagaimana negara lain menjalankan tanggung jawab tersebut,” kata Karyanto.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah tahun ini mencapai 29,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, 17,54% adalah sampah plastik. Sementara, tingkat daur ulangnya baru 10%.
Ketua Dewan Pembina IPRO, Sinta Kaniawati, menambahkan, meski baru berusia dua tahun, sebagai organisasi independen, IPRO harus membuat gerakan bersama dengan agenda besar untuk menangani sampah secara kolektif.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, mari semua pihak terlibat sesuai perannya. Dengan bekerja bersama kita bisa bergerak lebih cepat untuk mencapai tujuan. Kita mencari solusi dari hal kecil lalu kita lakukan kolaborasi bersama pemerintah yang transparan dan akuntabel," kata Sinta.
Lihat Juga :
