Kepuasaan Publik Tembus 73,2%, Jokowi Catatkan Sejarah Baru Demokrasi Indonesia

JAKARTA - Kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mencapai 73,2%. Hasil ini merupakan temuan survei terbaru Poltracking Indonesia pada awal Desember 2022.

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo menjadi sejarah bagi perkembangan demokrasi bangsa. Ia mengaku belum pernah melihat dalam sejarah demokrasi langsung di Indonesia, pada akhir masa jabatan presiden, angka kepuasan masyarakat masih di atas 70%. Menurut Bahlil, biasanya approval rating di sisa akhir jabatan presiden tertahan di angka 50%.

"Pertama kepuasan publik terhadap pemerintahan dan kepemimpinan Pak Jokowi di atas 70% ini mencerminkan sejarah baru dalam perkembangan demokrasi bangsa sejak pemilihan presiden secara langsung," kata Bahlil saat menjadi salah satu narasumber pada rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Survei Poltracking: Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Tembus 73,2%

Bahlil melihat Jokowi adalah sosok presiden yang mampu menunjukkan kepiawaiannya sebagai seorang pemimpin. Sebab Jokowi berhasil membawa Indonesia tetap kokoh dalam melewati berbagai isu global yang mengguncang hampir seluruh dunia, seperti pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Bahlil menerangkan, pertumbuhan ekonomi nasional di bawah komando Jokowi menjadi salah satu yang terbaik di dunia dengan angka 5,75%. Selain itu laju inflasi juga berhasil tertahan di bawah 6%.

"Ini mencerminkan bahwa kepemimpinan Jokowi berhasil mengarahkan kabinetnya untuk membuat kebijakan itu betul-betul tepat sasaran," katanya.

Untuk diketahui, survei nasional ini dilakukan pada 21-27 November 2022 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sampel dalam survei ini 1.220 responden dengan margin of error +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Klaster survei ini menjangkau 34 provinsi seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data pemilih terakhir. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih.