Pengangguran Usia Muda Banyak, Pemerintah Diminta Sediakan Pelatihan
Jum'at, 10 Juli 2020 - 09:28 WIB
loading...
ngka pengangguran pada usia 15-24 tahun cukup tinggi. Ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah agar ke depan mereka dapat bekerja atau terserap oleh industri. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Angka pengangguran pada usia 15-24 tahun cukup tinggi. Ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah agar ke depan mereka dapat bekerja atau terserap oleh industri.
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Obon Tabroni mengatakan secara teori, pemerintah harus menyediakan pelatihan kepada angkatan kerja. Namun, berdasarkan pengalamannya, kemampuan itu bisa dipelajari secara cepat sesuai dengan industri yang membutuhkan.
“Orang ngelas dan bongkar motor itu enam bulan sudah jago. Yang paling penting itu sebenarnya mental. Mental (bekerja-red) di industri berbeda dengan agraris. Kalau orang pabrik itu harus disiplin dan etos kerjanya (tinggi-red),” ujarnya kepada SINDOnews, Kamis 9 Juli 2020.(Baca juga: Dorong Produktivitas Usia Muda )
Pemerintah, kata dia, perlu menyediakan pelatihan pada sektor-sektor industri baru dan sedang berkembang, seperti editing video dan sebagainya. Saat ini industri digital merupakan yang paling pesat berkembang.
Masalahnya saat ini, industri sedang lesu sehingga nyaris tidak bisa menyerap tenaga kerja. Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan awal pandemi Covid-19 yang terdampak adalah pariwisata dan penerbangan. Dampaknya terus berlanjut ke sektor ritel dan sekarang industri otomotif.
Kabar gembiranya beberapa negara sudah mulai membuka dan menggerakkan perekonomiannya kembali. Obon menerangkan pemerintah harus mempermudahkan penyediaan bahan baku dari luar negeri. Tak bisa dimungkiri, Indonesia masih ketergantungan bahan baku dari luar negeri.
“Jangka panjangnya, mendorong pembentukan industri pembuatan komponen dan bahan baku yang lain di Indonesia. Ke depan momentum memperbaiki,” ucapannya.
Obon menerangkan pandemi Covid-19 ini membuat upaya mendongkrak daya beli masyarakat menjadi dilematis. Di satu sisi, peningkatan daya beli akan menghidupkan perekonomian dan membuka lapangan kerja. Di sisi lain, penyebaran virus Sars Cov-II masih terjadi dan jumlah kasus positif Covid-19 makin banyak.
“Kalau dibuka dan bebas dengan protokol kesehatan, dalam praktiknya tidak begitu. Industri enggak mungkin satu orang dikasih jarak, space-nya enggak mungkin,” tuturnya.
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Obon Tabroni mengatakan secara teori, pemerintah harus menyediakan pelatihan kepada angkatan kerja. Namun, berdasarkan pengalamannya, kemampuan itu bisa dipelajari secara cepat sesuai dengan industri yang membutuhkan.
“Orang ngelas dan bongkar motor itu enam bulan sudah jago. Yang paling penting itu sebenarnya mental. Mental (bekerja-red) di industri berbeda dengan agraris. Kalau orang pabrik itu harus disiplin dan etos kerjanya (tinggi-red),” ujarnya kepada SINDOnews, Kamis 9 Juli 2020.(Baca juga: Dorong Produktivitas Usia Muda )
Pemerintah, kata dia, perlu menyediakan pelatihan pada sektor-sektor industri baru dan sedang berkembang, seperti editing video dan sebagainya. Saat ini industri digital merupakan yang paling pesat berkembang.
Masalahnya saat ini, industri sedang lesu sehingga nyaris tidak bisa menyerap tenaga kerja. Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan awal pandemi Covid-19 yang terdampak adalah pariwisata dan penerbangan. Dampaknya terus berlanjut ke sektor ritel dan sekarang industri otomotif.
Kabar gembiranya beberapa negara sudah mulai membuka dan menggerakkan perekonomiannya kembali. Obon menerangkan pemerintah harus mempermudahkan penyediaan bahan baku dari luar negeri. Tak bisa dimungkiri, Indonesia masih ketergantungan bahan baku dari luar negeri.
“Jangka panjangnya, mendorong pembentukan industri pembuatan komponen dan bahan baku yang lain di Indonesia. Ke depan momentum memperbaiki,” ucapannya.
Obon menerangkan pandemi Covid-19 ini membuat upaya mendongkrak daya beli masyarakat menjadi dilematis. Di satu sisi, peningkatan daya beli akan menghidupkan perekonomian dan membuka lapangan kerja. Di sisi lain, penyebaran virus Sars Cov-II masih terjadi dan jumlah kasus positif Covid-19 makin banyak.
“Kalau dibuka dan bebas dengan protokol kesehatan, dalam praktiknya tidak begitu. Industri enggak mungkin satu orang dikasih jarak, space-nya enggak mungkin,” tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
