Bom Bunuh Diri Serang Polsek Astana Anyar, Polri Diimbau Waspadai Efek Pantulan Kaca
Rabu, 07 Desember 2022 - 18:43 WIB
loading...
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati mengimbau aparat kepolisian mewaspadai efek pantulan kaca atau mirror effect aksi bom bunuh diri ke wilayah lain. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Bom bunuh diri menyasar Mapolsek Astana Anyar di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam peristiwa itu, sebanyak 11 orang menjadi korban, satu di antaranya anggota polisi meninggal dunia.
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan, kejadian tersebut bisa menyebabkan efek pantulan kaca atau mirror effect ke wilayah lain. Untuk itu, aparat kepolisian diimbau mewaspadai daerah-daerah rawan. Salah satunya, lokasi perayaan pernikahan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Kaesang Pangarep.
”Harus diantisipasi wilayah sekitar pesta pernikahannya Kaesang-Erina mengingat Solo Raya pun merupakan wilayah yang beberapa kali dijumpai sebagai asal pelaku terorisme,” ujarnya, Rabu (7/12/2022).
Baca juga: Kapolri: Pelaku Bom Bunuh Diri Polsek Astana Anyar Jaringan JAD Jawa Barat
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber ini menyebut, dalam penanganan terorisme ini memang harus mempertimbangkan beberapa hal. Menurut Nuning, panggilan akrab Susaningtyas Kertopati, beberapa kerangka (framework) dalam mengukur efektivitas penanganan terorisme yang umum digunakan adalah kerangka Peter Krause, pakar terorisme dan keamanan internasional, yang menyatakan ukuran efektivitas penanganan terorisme harus di lihat pada beberapa level strategis, operasional dan taktis.
Baca juga: Profil dan Sepak Terjang Agus Sujatno, Pelaku Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astana Anyar Bandung
”Pada level strategis, yaitu keberhasilan suatu kebijakan yang tidak memberikan ruang politis bagi berkembangnya ideologi radikal atau kekerasan berbasis ekstrimisme (violent extremism). Pada level operasional, yaitu mendegradasi dan menghancurkan organisasi terorisme, termasuk organisasi yang mendukung ideologi kekerasan yang berpotensi menjadi sel/kelompok terorisme. Pada level taktis, keberhasilan dalam mencegah adanya aksi atau serangan terorisme,” ujarnya, Rabu (7/12/2022).
Selain itu, kata Nuning, terdapat kerangka yang juga umum digunakan dalam pengukuran efektivitas penanganan terorisme, yaitu pendekatan manajemen risiko (risk management). Pendekatan ini berbasis analisis risk-based cost-benefit approach atau pendekatan analisis biaya-manfaat berbasis risiko yang dapat menganalisis opsi – opsi kebijakan seperti apa yang paling tepat untuk suatu risiko, termasuk terorisme. ”Mengingat terorisme merupakan ancaman yang bersifat non – konvensional dan terus berubah dalam segi strategi, target dan taktik yang digunakan,” katanya.
Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, secara umum terdapat komponen utama dalam pengukuran efektivitas penanganan terorisme. Pertama, establish and maintain security atau membangun dan memelihara keamanan. Kebijakan dan strategi ini terdiri dari beberapa sub komponen yang saling terkait yaitu memulihkan keamanan; perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi.
”Penting untuk dicatat memulihkan keamanan pada tahap awal sangat penting, terutama dalam kasus-kasus di mana serangan kelompokt terorisme menimbulkan korban jiwa,” ujarnya.
Kedua, provide humanitarian relief and essential services atau menyediakan bantuan kemanusiaan dan pelayanan pokok/dasar. Pada kasus – kasus aksi terorisme tertentu, terutama dalam konteks violent extremism di mana aksi terorisme menimbulkan korban jiwa secara masif yang menyebabkan publik sulit untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok atau dasar, maka strategi CT harus mencakup penyediaan bantuan kemanusiaan dan pelayanan dasar bagi publik.
Ketiga promote effective governance atau mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Tata kelola pemerintahan yang efektif, baik di tingkat lokal dan nasional, penting dalam memelihara pengembangan dan keberlanjutan kapasitas birokrasi dan hukum yang adil dan mewakili masyarakat, serta mampu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan aturan hukum, memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat, dan memberi rasa aman bagi masyarakar sipil sehingga tidak terpapar oleh propaganda teroris untuk mendeligitimasi pemerintah.
”Keempat atau yang terakhir sustain economic development memelihara pembangunan ekonomi atau kebijakan dan strategi membangun dan menopang perekonomian,” ucapnya.
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan, kejadian tersebut bisa menyebabkan efek pantulan kaca atau mirror effect ke wilayah lain. Untuk itu, aparat kepolisian diimbau mewaspadai daerah-daerah rawan. Salah satunya, lokasi perayaan pernikahan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Kaesang Pangarep.
”Harus diantisipasi wilayah sekitar pesta pernikahannya Kaesang-Erina mengingat Solo Raya pun merupakan wilayah yang beberapa kali dijumpai sebagai asal pelaku terorisme,” ujarnya, Rabu (7/12/2022).
Baca juga: Kapolri: Pelaku Bom Bunuh Diri Polsek Astana Anyar Jaringan JAD Jawa Barat
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber ini menyebut, dalam penanganan terorisme ini memang harus mempertimbangkan beberapa hal. Menurut Nuning, panggilan akrab Susaningtyas Kertopati, beberapa kerangka (framework) dalam mengukur efektivitas penanganan terorisme yang umum digunakan adalah kerangka Peter Krause, pakar terorisme dan keamanan internasional, yang menyatakan ukuran efektivitas penanganan terorisme harus di lihat pada beberapa level strategis, operasional dan taktis.
Baca juga: Profil dan Sepak Terjang Agus Sujatno, Pelaku Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astana Anyar Bandung
”Pada level strategis, yaitu keberhasilan suatu kebijakan yang tidak memberikan ruang politis bagi berkembangnya ideologi radikal atau kekerasan berbasis ekstrimisme (violent extremism). Pada level operasional, yaitu mendegradasi dan menghancurkan organisasi terorisme, termasuk organisasi yang mendukung ideologi kekerasan yang berpotensi menjadi sel/kelompok terorisme. Pada level taktis, keberhasilan dalam mencegah adanya aksi atau serangan terorisme,” ujarnya, Rabu (7/12/2022).
Selain itu, kata Nuning, terdapat kerangka yang juga umum digunakan dalam pengukuran efektivitas penanganan terorisme, yaitu pendekatan manajemen risiko (risk management). Pendekatan ini berbasis analisis risk-based cost-benefit approach atau pendekatan analisis biaya-manfaat berbasis risiko yang dapat menganalisis opsi – opsi kebijakan seperti apa yang paling tepat untuk suatu risiko, termasuk terorisme. ”Mengingat terorisme merupakan ancaman yang bersifat non – konvensional dan terus berubah dalam segi strategi, target dan taktik yang digunakan,” katanya.
Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, secara umum terdapat komponen utama dalam pengukuran efektivitas penanganan terorisme. Pertama, establish and maintain security atau membangun dan memelihara keamanan. Kebijakan dan strategi ini terdiri dari beberapa sub komponen yang saling terkait yaitu memulihkan keamanan; perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi.
”Penting untuk dicatat memulihkan keamanan pada tahap awal sangat penting, terutama dalam kasus-kasus di mana serangan kelompokt terorisme menimbulkan korban jiwa,” ujarnya.
Kedua, provide humanitarian relief and essential services atau menyediakan bantuan kemanusiaan dan pelayanan pokok/dasar. Pada kasus – kasus aksi terorisme tertentu, terutama dalam konteks violent extremism di mana aksi terorisme menimbulkan korban jiwa secara masif yang menyebabkan publik sulit untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok atau dasar, maka strategi CT harus mencakup penyediaan bantuan kemanusiaan dan pelayanan dasar bagi publik.
Ketiga promote effective governance atau mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Tata kelola pemerintahan yang efektif, baik di tingkat lokal dan nasional, penting dalam memelihara pengembangan dan keberlanjutan kapasitas birokrasi dan hukum yang adil dan mewakili masyarakat, serta mampu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan aturan hukum, memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat, dan memberi rasa aman bagi masyarakar sipil sehingga tidak terpapar oleh propaganda teroris untuk mendeligitimasi pemerintah.
”Keempat atau yang terakhir sustain economic development memelihara pembangunan ekonomi atau kebijakan dan strategi membangun dan menopang perekonomian,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
