Sidang Korupsi Helikopter, KPK Sebut Mantan KSAU Agus Supriatna Tolak Pemanggilan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah tiga kali melayangkan surat pemanggan terhadap mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Agus Supriatna . Surat terakhir disampaikan lewat kantor advokat sebagai kuasa hukum. Tetapi pengacara Agus Supriatna menolak menerima surat KPK.

"Pemanggilan saksi untuk hari ini tersebut kami serahkan ke kantor pengacaranya namun pihak pengacara juga menolak menerima surat tersebut," ungkap Kabag Pemberitaan Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (5/12/2022).

Ali Fikri menyayangkan sikap pengacara Agus. Sebagai sesama penegak hukum, kata Ali Fikri, seharusnya pengacara ikut membantu kelancaran pemeriksaan persidangan. "Hal tersebut sangat disayangkan karena sebagai penegak hukum semestinya turut memperlancar proses pemeriksaan persidangan," sambungnya. Saat coba dikonfirmasi, Teguh Samudera selaku pengacara Agus belum merespons.



Sedianya, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memanggil mantan KSAU Agus Supriatna untuk bersaksi di sidang lanjutan perkara korupsi pengadaan helikopter angkut Agusta Westland (AW-101) di TNI-AU tahun 2016 - 2017, hari ini. Keterangan Agus bakal digali dalam sidang dengan terdakwa Irfan Kurnia Saleh alias John Irfan Kenway, bos PT Diratama Jaya Mandiri.

Ini merupakan panggilan ketiga Jaksa KPK untuk Agus Supriatna setelah dua kali tidak memenuhi panggilan sidang. Agus tercatat mangkir alias tidak memenuhi panggilan pada Senin, 21 November 2022. Tim jaksa KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Agus pada Senin, 28 November 2022. Namun, Agus kembali mangkir dalam jadwal ulang tersebut.

KPK memastikan bahwa telah mengirimkan surat panggilan kepada Agus Supriatna ke sejumlah kediamannya. KPK juga telah berulang kali meminta Agus untuk kooperatif. Sebab, Agus sudah kerap mangkir saat dipanggil di proses penyidikan Irfan Kurnia Saleh.

KPK mengaku membutuhkan keterangan Agus Supriatna di kasus dugaan korupsi terkait pengadaan helikopter AW-101. Sebab, nama Agus muncul dalam dakwaan Irfan Kurnia Saleh alias John Irfan Kenway. Berdasarkan informasi yang diterima KPK, Agus meminta untuk diperiksa secara militer. Padahal, Agus saat ini sudah menjadi pensiunan TNI.

Dalam perkara ini, Irfan Kurnia Saleh didakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp738,9 miliar. Irfan disebut jaksa memperkaya diri sebesar Rp183 lebih. Irfan juga turut memperkaya Agus Supriatna sebesar Rp17,7 miliar.

Sedangkan korporasi yang diperkaya yaitu perusahaaan AgustaWestland sebesar USD29,5 juta atau setara Rp391,6 miliar serta perusahaan Lejardo Pte Ltd sebesar USD10,95 juta atau sekitar Rp146,3 miliar.



Jaksa menyatakan bahwa kerugian negara Rp738,9 miliar tersebut didapatkan dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara tahun 2016 yang dilakukan oleh ahli dari Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK.

Berdasarkan surat dakwaan jaksa KPK, Irfan Kurnia Saleh didakwa melakukan korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 bersama-sama dengan Lorenzo Pariani selaku Head of Region Southeast Asia Leonardo Helicopter Division AgustaWestland Products; Bennyanto Sutjiadji selaku Direktur Lejardo, Pte. Ltd.

Kemudian, Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) periode Januari 2015 sampai Januari 2017, Agus Supriatna; Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (Kadisada AU) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode tahun 2015 sampai dengan 20 Juni 2016, Heribertus Hendi Haryoko.

Selanjutnya, Kadisada AU sekaligus PPK periode 20 Juni 2016 sampai 2 Februari 2017, Fachri Adamy; Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) KASAU TNI-AU periode tahun 2015 sampai Februari 2017, Supriyanto Basuki; serta Kepala Pemegang Kas (PEKAS) Mabes TNI-AU, Wisnu Wicaksono.