Penunjukan Yudo Margono Jadi Panglima TNI Upaya Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia
Rabu, 30 November 2022 - 18:51 WIB
loading...
Penunjukan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI sejalan dengan janji politik Presiden Jokowi mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Penunjukan Yudo Margono dinilai sebagai pemenuhan janji politik Jokowi dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menyatakan langkah Presiden Jokowi mencalonkan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI adalah pilihan tepat.
"Saya mengapresiasi positif Presiden Jokowi dalam menunjuk KSAL Laksamana Yudo sebagai calon Tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika. Ini sangat tepat, karena memang kebetulan sejalan dengan pemikiran yang saya utarakan dalam berbagai kesempatan," tegasnya, Rabu (30/11/2022).
Baca juga: Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, Komisi I DPR Dalami Pemilu 2024 hingga LCS
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI) ini menilai sudah sepatutnya Yudo Margono menjadi Panglima TNI.
"Jika merujuk pada UU TNI yang menyebutkan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Maka sudah sepantasnya untuk saat ini giliran dari matra TNI AL. Apalagi selama dua periode pemerintahan Jokowi, penjabat Panglima TNI belum ada satupun yang berasal dari matra TNI AL," imbuhnya.
Baca juga: Jokowi Tunjuk KSAL Jadi Calon Panglima TNI: Kita Rotasi Matra
Di samping amanah UU TNI tersebut, Hakeng menyebut Indonesia adalah bangsa maritim. Negara Indonesia ini terdiri dari lautan, yang ditaburi oleh pulau-pulau. "Sebagai bangsa maritim harusnya kita sadar bahwa Indonesia terdiri dari 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Di mana 5.80 km2 adalah lautan atau 67% wilayah Indonesia adalah perairan,” katanya.
Apalagi saat menjabat sebagai orang nomor satu di Tanah Air, Jokowi mengatakan sudah terlalu lama memunggungi lautan. “Jadi penunjukkan Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima memang bukan sebuah kejutan bagi saya, tapi lebih ke arah sebuah keharusan di samping tentunya sebagai pemenuhan janji politik seorang Presiden terpilih kepada pemilihnya," katanya.
Karena itu, dengan dipilihnya Yudo Margono diharapkan TNI mampu menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia serta dapat ikut mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi.
“Panglima TNI yang baru diharapkan dapat ikut mendukung kebijakan kelautan Indonesia yang terdiri atas 7 pilar yaitu, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; tata kelola dan kelembagaan laut; ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; budaya bahari; dan diplomasi maritime,” paparnya.
Saat ini yang juga patut dikaji adalah telah terjadinya peralihan perhatian dan aktivitas dunia dari wilayah Mediterania dan Atlantik menuju kawasan Indopasifik. "Peralihan perhatian dan aktivitas tersebut mengakibatkan wilayah maritim Indonesia kembali menjadi perlintasan strategis kapal-kapal dari seluruh dunia. Indonesia harus sadar dengan posisinya secara geopolitik dan geostrategis. Karena itu penambahan kekuatan matra TNI AL dengan dukungan dari matra TNI lainnya adalah hal yang urgen untuk bisa dilakukan dalam waktu dekat," ungkapnya.
Pendiri Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) menambahkan, persoalan lain yang juga muncul adalah pelanggaran kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk mengambil ikan.
"Perlu diperhatikan Indonesia memiliki kekayaan perikanan laut berlimpah. Oleh sebab itu kedaulatan pangan menjadi tujuan yang harus selalu disuarakan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga keamanan pangan untuk masyarakat. Peran aktif TNI khususnya TNI AL dalam ikut menjaga kedaulatan pangan laut tentunya masih sangat dibutuhkan, sampai nantinya peran tersebut bisa diambil alih oleh Indonesia Coast Guard," ucapnya.
Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menyatakan langkah Presiden Jokowi mencalonkan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI adalah pilihan tepat.
"Saya mengapresiasi positif Presiden Jokowi dalam menunjuk KSAL Laksamana Yudo sebagai calon Tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika. Ini sangat tepat, karena memang kebetulan sejalan dengan pemikiran yang saya utarakan dalam berbagai kesempatan," tegasnya, Rabu (30/11/2022).
Baca juga: Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, Komisi I DPR Dalami Pemilu 2024 hingga LCS
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI) ini menilai sudah sepatutnya Yudo Margono menjadi Panglima TNI.
"Jika merujuk pada UU TNI yang menyebutkan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Maka sudah sepantasnya untuk saat ini giliran dari matra TNI AL. Apalagi selama dua periode pemerintahan Jokowi, penjabat Panglima TNI belum ada satupun yang berasal dari matra TNI AL," imbuhnya.
Baca juga: Jokowi Tunjuk KSAL Jadi Calon Panglima TNI: Kita Rotasi Matra
Di samping amanah UU TNI tersebut, Hakeng menyebut Indonesia adalah bangsa maritim. Negara Indonesia ini terdiri dari lautan, yang ditaburi oleh pulau-pulau. "Sebagai bangsa maritim harusnya kita sadar bahwa Indonesia terdiri dari 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Di mana 5.80 km2 adalah lautan atau 67% wilayah Indonesia adalah perairan,” katanya.
Apalagi saat menjabat sebagai orang nomor satu di Tanah Air, Jokowi mengatakan sudah terlalu lama memunggungi lautan. “Jadi penunjukkan Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima memang bukan sebuah kejutan bagi saya, tapi lebih ke arah sebuah keharusan di samping tentunya sebagai pemenuhan janji politik seorang Presiden terpilih kepada pemilihnya," katanya.
Karena itu, dengan dipilihnya Yudo Margono diharapkan TNI mampu menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia serta dapat ikut mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi.
“Panglima TNI yang baru diharapkan dapat ikut mendukung kebijakan kelautan Indonesia yang terdiri atas 7 pilar yaitu, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; tata kelola dan kelembagaan laut; ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; budaya bahari; dan diplomasi maritime,” paparnya.
Saat ini yang juga patut dikaji adalah telah terjadinya peralihan perhatian dan aktivitas dunia dari wilayah Mediterania dan Atlantik menuju kawasan Indopasifik. "Peralihan perhatian dan aktivitas tersebut mengakibatkan wilayah maritim Indonesia kembali menjadi perlintasan strategis kapal-kapal dari seluruh dunia. Indonesia harus sadar dengan posisinya secara geopolitik dan geostrategis. Karena itu penambahan kekuatan matra TNI AL dengan dukungan dari matra TNI lainnya adalah hal yang urgen untuk bisa dilakukan dalam waktu dekat," ungkapnya.
Pendiri Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) menambahkan, persoalan lain yang juga muncul adalah pelanggaran kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk mengambil ikan.
"Perlu diperhatikan Indonesia memiliki kekayaan perikanan laut berlimpah. Oleh sebab itu kedaulatan pangan menjadi tujuan yang harus selalu disuarakan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga keamanan pangan untuk masyarakat. Peran aktif TNI khususnya TNI AL dalam ikut menjaga kedaulatan pangan laut tentunya masih sangat dibutuhkan, sampai nantinya peran tersebut bisa diambil alih oleh Indonesia Coast Guard," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
