Percepat Pembangunan Papua Selatan, Wapres Minta Mendagri Petakan Sejumlah Isu

Rabu, 30 November 2022 - 16:57 WIB
loading...
Percepat Pembangunan Papua Selatan, Wapres Minta Mendagri Petakan Sejumlah Isu
Wapres Maruf Amin meminta para Menteri termasuk Mendagri Tito Karnavian untuk segera memetakan berbagai isu yang bakal dihadapi Provinsi Papua Selatan. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta para Menteri termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk segera memetakan berbagai isu yang bakal dihadapi Provinsi Papua Selatan . Pasalnya, Provinsi tersebut merupakan bagian dari Daerah Otonomi Baru (DOB).

"Saya instruksikan kepada para Menteri, Bapak Menteri Dalam Negeri untuk segera membahas berbagai isu dan agenda yang menjadi perhatian di Provinsi Papua Selatan ," ujar Wapres dalam keterangannya, Rabu (30/11/2022).

Baca juga: Pj Gubernur Papua Selatan: Pembangunan SDM yang Utama

Lebih lanjut Wapres menambahkan, pemerintah perlu sesegera mungkin memetakan langkah konkret yang bakal dihadapi Papua Selatan.

"Ini supaya diperhatikan dan dijadikan perhatian untuk melakukan langkah-langkah. Segera petakan dan langkah konkret yang terkait transisi kelembagaan provinsi baru yang sejalan dengan tahapan proses Pemilu 2024," tuturnya.

Baca juga: Ketua Adat Anim Ha Dukung Pembentukan Provinsi Papua Selatan

Wapres menuturkan, upaya tersebut adalah bagian dari strategi maupun dorongan kuat yang bisa menggerakkan pembangunan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

"Ini kita harapkan provinsi baru ini seperti dinamo yang bisa menggerakkan. Harus ada cara baru yang bersifat terobosan Pak Pj Gubernur, jangan berjalan biasa-biasa saja, harus ada langkah baru, terobosan baru dalam mengelola pembangunan Papua," ungkapnya.

"Rumuskan komoditas unggulan yang spesifik dari setiap kabupaten di Papua Selatan," sambung Wapres.

Diketahui Wapres Ma’ruf Amin tengah kunjungan kerja ke empat provinsi di Papua selama sepekan ke depan. Wapres akan memulai kunjungan dari Provinsi Papua, yang dilanjutkan ke Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Adapun, Wapres menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut Badan Pengarah Papua (BPP).
(maf)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2081 seconds (11.97#12.26)