RPP Pemda Berbasis Data Desa Presisi Didorong Segera Disahkan
Selasa, 29 November 2022 - 14:57 WIB
loading...
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) saat audiensi dengan Anggota DPR yang juga aktivis budaya Rieke Diah Pitaloka. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Pemda ) Berbasis Data Desa Presisi didorong segera disahkan. Dorongan itu dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).
"Agar arah pembangunan ke depan lebih presisi, terarah serta terintegrasi dari desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi sampai ke tingkat pemerintah pusat. Agar tidak ada lagi data-data merugikan negara," ujar Sekretaris Jenderal APHTN-HAN yang juga Dekan FHU Universitas Jember Prof Bayu Dwi Anggono, Selasa (29/11/2022).
Dia mengungkapkan bahwa dorongan tersebut berdasarkan hasil Forum Discussion Group APHTN-HAN di Mercure Hotel, Bali, Minggu (27/11/2022). Adapun para ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang hadir di antaranya Prof. Dr. H.M. Galang Asmara , SH., M.Hum (Guru Besar HTN FH Universitas Mataram), Prof Dr. Bayu Dwi Anggono, SH.MH (Dekan FH Universitas Jember).
Baca juga: Rieke Diah Pitaloka Perjuangkan Data Desa Presisi
Kemudian, Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumertha Yasa, SH.MH (Dekan FH Universitas Udayana), Dr. Mexasai Indra SH,MH (Dekan FH Univ Riau), Dr. Oce Madril, SH.MA (Akademisi FH UGM), Dr Agus Riewanto SH.MH (Akademisi FH UNS), Dr. Duke Arie Widagdo, SH.MH (Akademisi FH Universitas Gorontalo), dan Dr. Jimmy Z Usfunan, SH, MH (Akademisi FH Univ Udayana).
"Di balik angka dalam data negara ada nyawa dan nasib jutaan rakyat yang pertaruhkan. Maka itu, diperlukan regulasi hukum secara presisi," kata Bayu.
"Agar arah pembangunan ke depan lebih presisi, terarah serta terintegrasi dari desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi sampai ke tingkat pemerintah pusat. Agar tidak ada lagi data-data merugikan negara," ujar Sekretaris Jenderal APHTN-HAN yang juga Dekan FHU Universitas Jember Prof Bayu Dwi Anggono, Selasa (29/11/2022).
Dia mengungkapkan bahwa dorongan tersebut berdasarkan hasil Forum Discussion Group APHTN-HAN di Mercure Hotel, Bali, Minggu (27/11/2022). Adapun para ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang hadir di antaranya Prof. Dr. H.M. Galang Asmara , SH., M.Hum (Guru Besar HTN FH Universitas Mataram), Prof Dr. Bayu Dwi Anggono, SH.MH (Dekan FH Universitas Jember).
Baca juga: Rieke Diah Pitaloka Perjuangkan Data Desa Presisi
Kemudian, Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumertha Yasa, SH.MH (Dekan FH Universitas Udayana), Dr. Mexasai Indra SH,MH (Dekan FH Univ Riau), Dr. Oce Madril, SH.MA (Akademisi FH UGM), Dr Agus Riewanto SH.MH (Akademisi FH UNS), Dr. Duke Arie Widagdo, SH.MH (Akademisi FH Universitas Gorontalo), dan Dr. Jimmy Z Usfunan, SH, MH (Akademisi FH Univ Udayana).
"Di balik angka dalam data negara ada nyawa dan nasib jutaan rakyat yang pertaruhkan. Maka itu, diperlukan regulasi hukum secara presisi," kata Bayu.
(rca)
Lihat Juga :
