Kontestasi Politik Ajang Adu Program, Bukan Kampanye Politisasi Identitas

JAKARTA - Politisasi identitas dalam kontestasi politik harus dicegah karena bisa berdampak buruk bagi keutuhan persatuan. Kontestasi politik harus dijadikan sebagai ajang adu program untuk pembangunan bangsa.

"Bahwa kontestasi politik adalah pilihan program pembangunan yang terbaik dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bukan pilihan identitas yang mengancam keutuhan bangsa," ujar anggota DPR dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi, Kamis (24/11/2022).

Dirinya tak heran Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar tidak ada politik identitas. Dia berpendapat bahwa politik identitas sudah menjadi isu global.





"Ini sudah menjadi isu politik dunia, terlebih dalam waktu 10 tahun terakhir, bukan hanya di Indonesia. Bukan hal yang tidak mungkin akan digunakan dalam kontestasi Pemilu 2024,” tuturnya.

Dirinya pun sepakat bahwa politik identitas berbahaya karena bisa mengancam kemajemukan dan keberagaman yang sejatinya merupakan kekuatan bangsa. Maka itu, dirinya mengajak semua kalangan untuk menghentikan praktik-praktik politik identitas.

"Perlu upaya penguatan narasi empat pilar kebangsaan sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur," pungkas Bobby.

Sekadar diketahui sebelumnya, seruan anti politik identitas disampaikan Presiden Jokowi dalam Munas ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Dalam acara itu, Jokowi mengimbau kepada kontestan pemilu agar tidak menggunakan politik identitas dan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Jokowi mengajak kontestan mengedepankan ide dan gagasan. Jokowi menilai bangsa ini sudah merasakan cukup lama dampak dari politik identitas.