Menkumham Ajak Jajarannya Bantu Korban Gempa Cianjur
Kamis, 24 November 2022 - 06:22 WIB
loading...
A
A
A
“Semoga para korban yang wafat diberikan tempat terbaik di sisi-Nya, para korban yang mengalami luka cepat diberikan kesembuhan, serta situasi kembali menjadi normal dan kondusif,” tutur Yasonna.
Dalam kesempatan itu, dia meminta semua jajarannya untuk memperhatikan penyusunan target kinerja tahun anggaran 2023 dengan cermat. Ada lima poin yang disampaikan Yasonna mengenai hal tersebut pada rapat koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian capaian kinerja tahun anggaran 2022 dan penyusunan target kinerja tahun anggaran 2023.
Pertama, jajaran Kemenkumham diminta belajar dari berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan, agar tidak terjadi temuan berulang dan segera ditindaklanjuti secara tuntas. “Lakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel, jangan lagi ada kelebihan pembayaran, pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, dan berbagai penyimpangan yang berpotensi, serta dapat menyebabkan kerugian negara,” kata Yasonna.
Kedua, Yasonna menegaskan pentingnya intensifikasi koordinasi dan komunikasi. Dia berharap tidak lagi ada distorsi komunikasi antara Pimti Madya dengan jajaran Pimti Pratama di bawahnya, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang bersumber pada Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Data, fakta, dan jejak digital akan menjadi mark/tanda baik buruknya kinerja yang telah kita kerjakan,” ungkap Yasonna.
Ketiga, kata Yasonna, jajaran Kemenkumham harus memahami dan mengimplementasikan dengan baik Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri Hukum dan HAM sebagai parameter keberhasilan yang harus dicapai. “Pencapaian target kinerja harus terukur, menyentuh, dan melayani rakyat sebaik-baiknya,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, dia meminta semua jajarannya untuk memperhatikan penyusunan target kinerja tahun anggaran 2023 dengan cermat. Ada lima poin yang disampaikan Yasonna mengenai hal tersebut pada rapat koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian capaian kinerja tahun anggaran 2022 dan penyusunan target kinerja tahun anggaran 2023.
Pertama, jajaran Kemenkumham diminta belajar dari berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan, agar tidak terjadi temuan berulang dan segera ditindaklanjuti secara tuntas. “Lakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel, jangan lagi ada kelebihan pembayaran, pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, dan berbagai penyimpangan yang berpotensi, serta dapat menyebabkan kerugian negara,” kata Yasonna.
Kedua, Yasonna menegaskan pentingnya intensifikasi koordinasi dan komunikasi. Dia berharap tidak lagi ada distorsi komunikasi antara Pimti Madya dengan jajaran Pimti Pratama di bawahnya, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang bersumber pada Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Data, fakta, dan jejak digital akan menjadi mark/tanda baik buruknya kinerja yang telah kita kerjakan,” ungkap Yasonna.
Ketiga, kata Yasonna, jajaran Kemenkumham harus memahami dan mengimplementasikan dengan baik Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri Hukum dan HAM sebagai parameter keberhasilan yang harus dicapai. “Pencapaian target kinerja harus terukur, menyentuh, dan melayani rakyat sebaik-baiknya,” ucapnya.
Lihat Juga :
