Menkumham Ajak Jajarannya Bantu Korban Gempa Cianjur

Keempat, prioritas nasional juga harus diselesaikan secara tuntas, dan jangan ada pengurangan output yang berdampak pada menurunnya kinerja Kemenkumham, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik.

Kelima, lanjut Yasonna, khusus Direktorat Jenderal pengelola PNBP, diharapkan agar PNBP digunakan secara cermat, tepat sasaran, dan dioptimalkan untuk hal-hal yang mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat.

“Untuk itu, saya minta Pak Sekjen, Pak Inspektur Jenderal (Irjen), dan jajaran Pimti Kemenkumham agar terus melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian secara berkala, dan dilanjutkan dengan analisa dan evaluasi, sehingga kita mampu melakukan mitigasi risiko untuk menghindari penyimpangan yang terjadi,” katanya.

Adapun mengenai pengendalian capaian kinerja TA 2022, Sekretaris Jenderal melaporkan bahwa Kemenkumham harus berupaya mencapai angka secara maksimal sesuai parameter nasional yakni sebesar 95 persen. Adapun saat ini serapan Kemenkumham baru mencapai angka 76,36 persen.

“Seluruh jajaran untuk lebih konsen dengan memperhatikan target kinerja yang ‘SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound). Saya ingin mengajak seluruh jajaran untuk lebih memperkuat sinergitas, bersama-sama tunjukkan kinerja kita semakin PASTI dan BerAKHLAK,” pungkas Yasonna.