Menebak Calon Kuat Panglima TNI Pilihan Jokowi, Jenderal Dudung atau Laksamana Yudo?
Kamis, 24 November 2022 - 05:41 WIB
loading...
A
A
A
”Jika berkaca dari sisi pengalaman manajerial dan penugasan, tiga kepala staf yang ada juga sudah memenuhi kualifikasi tersebut. Karena itu, faktor “kepercayaan” dan “kenyamanan” kelihatannya tetap akan menjadi alasan terkuat Jokowi memilih siapa yang akan menjadi Panglima TNI berikutnya,” katanya.
Dengan kata lain, kata dia, pengalaman atau rekam jejak sebelum jadi kepala staf, apakah pernah tercatat memberi impresi dalam penyelesaian/pelaksanaan isu yang menjadi concern presiden atau tidak dapat menjadi penentu. Jika Presiden Jokowi mempertimbangkan penguatan implementasi visi Poros Maritim Dunia maka pilihan mengajukan Laksamana Yudo memiliki pertimbangan kuat dan berdasar. Apalagi, merujuk pada Pasal 13 ayat 3 UU No 34/2004 tentang TNI, posisi Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian.
“Tentu saja, memperhatikan moril para prajurit terutama dari TNI AL semakin cukup beralasan mengingat hanya KSAL yang belum mendapat giliran memegang posisi Panglima TNI sejak Jokowi menjabat pada 2014,” katanya.
Rotasi bergiliran sejak era Reformasi untuk pos Panglima TNI itu didasari semangat kesetaraan antarmatra. Hal ini didasari pada pengalaman di era Orde Baru, hanya elite satu matra saja yang menjabat Panglima Angkatan Bersenjata. Dengan demikian, jika semua matra mendapat giliran menjabat posisi Panglima TNI tentu sedikit banyak akan menunjukkan rasa kesetaraan tersebut.
Jika mengacu pada rekam jejak sebelum menjabat kepala staf, maka KSAD mempunyai modalitas yang signifikan. Jenderal Dudung saat menjadi Pangdam Jaya pernah dianggap sukses dalam mengelola dinamika keamanan Ibu Kota Jakarta seperti menertibkan baliho FPI. ”Kesuksesan ini tentu saja dapat mempunyai nilai tersendiri dan memberi cukup impresi pada Jokowi,” ucapnya.
Menurut dia, 2023 merupakan tahun politik karena itu, soliditas dan konsolidasi yang dilakukan Panglima TNI menjadi penting. Akan tetapi, sudah semestinya memang pemerintah tidak menarik, mewacanakan ataupun juga menugaskan TNI untuk ikut mengurusi hiruk pikuk politik nasional.
”Gangguan keamanan untuk urusan politik hendaknya hanya dan cukup melibatkan Polri dan intelijen saja, tanpa perlu melakukan sekuritisasi dengan melibatkan TNI. TNI tetap harus dijaga fokusnya untuk menjaga negara dari ancaman musuh yang datang dari luar,” katanya.
Dengan kata lain, kata dia, pengalaman atau rekam jejak sebelum jadi kepala staf, apakah pernah tercatat memberi impresi dalam penyelesaian/pelaksanaan isu yang menjadi concern presiden atau tidak dapat menjadi penentu. Jika Presiden Jokowi mempertimbangkan penguatan implementasi visi Poros Maritim Dunia maka pilihan mengajukan Laksamana Yudo memiliki pertimbangan kuat dan berdasar. Apalagi, merujuk pada Pasal 13 ayat 3 UU No 34/2004 tentang TNI, posisi Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian.
“Tentu saja, memperhatikan moril para prajurit terutama dari TNI AL semakin cukup beralasan mengingat hanya KSAL yang belum mendapat giliran memegang posisi Panglima TNI sejak Jokowi menjabat pada 2014,” katanya.
Rotasi bergiliran sejak era Reformasi untuk pos Panglima TNI itu didasari semangat kesetaraan antarmatra. Hal ini didasari pada pengalaman di era Orde Baru, hanya elite satu matra saja yang menjabat Panglima Angkatan Bersenjata. Dengan demikian, jika semua matra mendapat giliran menjabat posisi Panglima TNI tentu sedikit banyak akan menunjukkan rasa kesetaraan tersebut.
Jika mengacu pada rekam jejak sebelum menjabat kepala staf, maka KSAD mempunyai modalitas yang signifikan. Jenderal Dudung saat menjadi Pangdam Jaya pernah dianggap sukses dalam mengelola dinamika keamanan Ibu Kota Jakarta seperti menertibkan baliho FPI. ”Kesuksesan ini tentu saja dapat mempunyai nilai tersendiri dan memberi cukup impresi pada Jokowi,” ucapnya.
Menurut dia, 2023 merupakan tahun politik karena itu, soliditas dan konsolidasi yang dilakukan Panglima TNI menjadi penting. Akan tetapi, sudah semestinya memang pemerintah tidak menarik, mewacanakan ataupun juga menugaskan TNI untuk ikut mengurusi hiruk pikuk politik nasional.
”Gangguan keamanan untuk urusan politik hendaknya hanya dan cukup melibatkan Polri dan intelijen saja, tanpa perlu melakukan sekuritisasi dengan melibatkan TNI. TNI tetap harus dijaga fokusnya untuk menjaga negara dari ancaman musuh yang datang dari luar,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
