Menebak Calon Kuat Panglima TNI Pilihan Jokowi, Jenderal Dudung atau Laksamana Yudo?

JAKARTA - Masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tinggal hitungan hari. Namun teka teki calon pengganti orang nomor satu di institusi militer tersebut hingga saat ini masih menjadi misteri.

Mengacu pada UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasal 53 yang berbunyi “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga ) tahun bagi bintara dan tamtama”.

Jika merujuk pada pasal itu, maka Andika yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 21 Desember 1964 akan mengakhiri masa tugasnya pada 21 Desember 2022. Sebab, pada tanggal tersebut Andika genap berusia 58 tahun.

Bila dihitung per hari ini, Kamis (24/11/2022) maka masa jabatan menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono ini kurang dari sebulan. Sedianya, Surpres TNI dikirimkan hari ini, hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.



"Surpres pergantian Panglima TNI itu, dalam beberapa waktu ke depan akan reses DPR, kita udah menghitung bahwa pada hari ini akan dikirim kepada DPR surpresnya," kata Pratikno, Rabu 23 November 2022.

Namun hingga saat ini pengiriman Surpres Panglima TNI ke DPR batal dilakukan. Meskipun DPR menyebut pengiriman Surpres Panglima TNI batal lantaran menunggu Ketua DPR RI Puan Maharani yang tengah berada di luar negeri. Namun, hal itu memunculkan berbagai spekulasi, jika Jokowi sedang menimbang-nimbang dan mengutak atik siapa sosok yang tepat menduduki jabatan Panglima TNI.


Jika mengacu pada Pasal 13 UU TNI disebutkan “Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan”.

Maka ada tiga calon kuat untuk menduduki jabatan Panglima TNI. Mereka adalah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Jenderal TNI Dudung Abdurachman merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1988. Jika diangkat menggantikan Jenderal Andika Perkasa maka Jenderal Dudung akan menjabat sebagai Panglima TNI kurang dari setahun.

Sebab pria kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 19 November 1965 ini genap berusia 58 tahun pada 19 November 2023 yang merupakan batas usia bagi perwira untuk melaksanakan tugas kedinasan.

Begitu juga dengan Laksamana TNI Yudo Margono. Jika dipercaya mengemban amanah sebagai Panglima TNI maka abituren Akademi Angkatan Laut (AAL) 1988 ini juga akan menjabat kurang dari setahun. Sebab, pria kelahiran Madiun, Jawa Timur 26 November 1965 ini akan genap berusia 58 tahun pada 26 November 2023.

Namun demikian, peluang KSAL menjadi Panglima TNI AL sangat terbuka, mengingat selama kepemimpinan Presiden Jokowi, matra Laut belum pernah menduduki jabatan Panglima TNI. Hal itu diperkuat dengan pertemuan antara Laksamana TNI Yudo Margono dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Selasa 22 November 2022.

Pertemuan keduanya mengingatkan kembali saat-saat Jenderal Andika Perkasa akan diangkat jadi Panglima TNI. Sebelum ditetapkan menjadi Panglima TNI, Mensesneg juga melakukan pertemuan dengan Andika Perkasa di Mabesad pada Senin, 11 Oktober 2021. Bila Laksamana Yudo Margono diangkat menjadi Panglima TNI, maka Laksamana Yudo akan menjadi KSAL ketiga yang menjabat Panglima TNI sejak Reformasi bergulir.

Berbeda dengan KSAD dan KSAL, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1988 memiliki masa dinas yang lebih panjang jika diangkat menjadi Panglima TNI. Sebab pria kelahiran Jakarta 9 April 1966 ini baru akan mengakhiri masa dinasnya di usia 58 tahun pada 9 April 2024.

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai, ketiga Kepala Staf Angkatan sama-sama memiliki kans kuat. Sebab, untuk menjadi kandidat Panglima TNI harus pernah menjabat posisi sebagai kepala staf. Dari tiga kepala staf yang ada juga tidak ada satupun yang pernah bertugas di “lingkaran” Jokowi seperti ajudan, Paspampres, Sekretaris Militer ataupun berdinas di Solo saat Jokowi masih menjadi Wali Kota.

”Jika berkaca dari sisi pengalaman manajerial dan penugasan, tiga kepala staf yang ada juga sudah memenuhi kualifikasi tersebut. Karena itu, faktor “kepercayaan” dan “kenyamanan” kelihatannya tetap akan menjadi alasan terkuat Jokowi memilih siapa yang akan menjadi Panglima TNI berikutnya,” katanya.

Dengan kata lain, kata dia, pengalaman atau rekam jejak sebelum jadi kepala staf, apakah pernah tercatat memberi impresi dalam penyelesaian/pelaksanaan isu yang menjadi concern presiden atau tidak dapat menjadi penentu. Jika Presiden Jokowi mempertimbangkan penguatan implementasi visi Poros Maritim Dunia maka pilihan mengajukan Laksamana Yudo memiliki pertimbangan kuat dan berdasar. Apalagi, merujuk pada Pasal 13 ayat 3 UU No 34/2004 tentang TNI, posisi Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian.

“Tentu saja, memperhatikan moril para prajurit terutama dari TNI AL semakin cukup beralasan mengingat hanya KSAL yang belum mendapat giliran memegang posisi Panglima TNI sejak Jokowi menjabat pada 2014,” katanya.

Rotasi bergiliran sejak era Reformasi untuk pos Panglima TNI itu didasari semangat kesetaraan antarmatra. Hal ini didasari pada pengalaman di era Orde Baru, hanya elite satu matra saja yang menjabat Panglima Angkatan Bersenjata. Dengan demikian, jika semua matra mendapat giliran menjabat posisi Panglima TNI tentu sedikit banyak akan menunjukkan rasa kesetaraan tersebut.

Jika mengacu pada rekam jejak sebelum menjabat kepala staf, maka KSAD mempunyai modalitas yang signifikan. Jenderal Dudung saat menjadi Pangdam Jaya pernah dianggap sukses dalam mengelola dinamika keamanan Ibu Kota Jakarta seperti menertibkan baliho FPI. ”Kesuksesan ini tentu saja dapat mempunyai nilai tersendiri dan memberi cukup impresi pada Jokowi,” ucapnya.

Menurut dia, 2023 merupakan tahun politik karena itu, soliditas dan konsolidasi yang dilakukan Panglima TNI menjadi penting. Akan tetapi, sudah semestinya memang pemerintah tidak menarik, mewacanakan ataupun juga menugaskan TNI untuk ikut mengurusi hiruk pikuk politik nasional.

”Gangguan keamanan untuk urusan politik hendaknya hanya dan cukup melibatkan Polri dan intelijen saja, tanpa perlu melakukan sekuritisasi dengan melibatkan TNI. TNI tetap harus dijaga fokusnya untuk menjaga negara dari ancaman musuh yang datang dari luar,” katanya.