Kejagung: Tidak Ada Tempat Aman Bagi Buronan
loading...
Kejaksaan Agung menegaskan tidak akan berhenti memburu para buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Buronan (DPO). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kejaksaan Agung menegaskan tidak akan berhenti memburu para buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Buronan (DPO), melalui program Tangkap Buron (Tabur) perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Korupsi.
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung Amir Yanto saat melakukan evaluasi kepada seluruh jajaran bidang Intelijen seluruh Kejaksaan se-Indonesia terkait tindak lanjut rakernis, menyampaikan tiga rekomendasi diantaranya program Tabur.
"Melalui integrasi program tangkap buronan dengan melakukan kegiatan yaitu sinkronisasi data DPO dan pemetaan data DPO perkara tindak pidana korupsi dan TPPU korupsi," kata Amir Yanto, Minggu (20/11/2022).
Karenanya, kejaksaan berkomitmen untuk memburu para buronan, baik berstatus tersangka ataupun terpidana. "Yakinlah, tidak ada tempat aman bagi buronan," tegas Amir Yanto.
Koordinator Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan demi keadilan kepada masyarakat sebaiknya putusan pengadilan ataupun buronan berstatus tersangka dan terpidana semua harus dituntaskan, Kejaksaan tidak boleh memberi privelages atau keistimewaan.
Mengingat hasil survei Kejaksaan masih menjadi lembaga penegak hukum dipercaya publik dibanding dua lembaga lainnya. "Demi keadilan ya harus dituntaskan. Kejagung yang sudah bagus hasil survei maka tidak boleh ada tunggakan perkara," tuturnya.
Kejaksaan sendiri telah menangkap sekitar puluhan buronan sepanjang 2022 ini, apakah berstatus tersangka maupun terpidana. Apalagi, sejak disahkannya UU No 11 Tahun 2021 perubahan atas UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Melalui Adhyaksa Monitoring Center atau AMC bagian organik di bawah Jamintel diberi kewenangan untuk menyadap para pelaku kejahatan, baik pidana umum maupun pidana khusus yang kabur dari buruan jaksa eksekutor.
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung Amir Yanto saat melakukan evaluasi kepada seluruh jajaran bidang Intelijen seluruh Kejaksaan se-Indonesia terkait tindak lanjut rakernis, menyampaikan tiga rekomendasi diantaranya program Tabur.
"Melalui integrasi program tangkap buronan dengan melakukan kegiatan yaitu sinkronisasi data DPO dan pemetaan data DPO perkara tindak pidana korupsi dan TPPU korupsi," kata Amir Yanto, Minggu (20/11/2022).
Karenanya, kejaksaan berkomitmen untuk memburu para buronan, baik berstatus tersangka ataupun terpidana. "Yakinlah, tidak ada tempat aman bagi buronan," tegas Amir Yanto.
Koordinator Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan demi keadilan kepada masyarakat sebaiknya putusan pengadilan ataupun buronan berstatus tersangka dan terpidana semua harus dituntaskan, Kejaksaan tidak boleh memberi privelages atau keistimewaan.
Mengingat hasil survei Kejaksaan masih menjadi lembaga penegak hukum dipercaya publik dibanding dua lembaga lainnya. "Demi keadilan ya harus dituntaskan. Kejagung yang sudah bagus hasil survei maka tidak boleh ada tunggakan perkara," tuturnya.
Kejaksaan sendiri telah menangkap sekitar puluhan buronan sepanjang 2022 ini, apakah berstatus tersangka maupun terpidana. Apalagi, sejak disahkannya UU No 11 Tahun 2021 perubahan atas UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Melalui Adhyaksa Monitoring Center atau AMC bagian organik di bawah Jamintel diberi kewenangan untuk menyadap para pelaku kejahatan, baik pidana umum maupun pidana khusus yang kabur dari buruan jaksa eksekutor.
(cip)
Explore More