Rieke Diah Pitaloka Gaungkan Pentingnya Data Desa Presisi dari Indarung

Kemarin saya berada di Bali dalam rangkaian perjuangan bersama jejaring intelektual kolektif implementatif memperjuangkan norma yuridis Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Data Desa/Kota Presisi, yang saat ini masih terganjal di pintu masuk istana, agar tak sampai ke meja Paduka Yang Mulia, Bapak Presiden Republik Indonesia.

Hampir saja saya menyerah, namun tiba-tiba saya ingat, bahwa hari ini saya akan berada di Indarung, dan seketika ingatan itu membangkitkan ingatan lama saya pada penampilan Bung Karno dengan peci hitam bersama 513 orang pendiri bangsa lainnya.

Saya seperti digugah kesadaran bahwa di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertarungkan. Perjuangan ini berat saudara-saudara, bicara angka dalam data adalah tentang pendataan yang memakan triliunan uang rakyat.

Angka dalam data negara artinya juga alokasi ribuan triliun uang rakyat untuk biayai pembangunan di segala bidang. Data yang tidak akurat dan aktual adalah pintu masuk raibnya uang hasil keringat rakyat di pelosok tanah air.

Angka-angka yang tak gambarkan kebutuhan dan kondisi riil rakyat, angka-angka yang jadi permainan statistik meta kapital negara, angka yang dijadikan alat rekolonialisasi, penjajahan ulang terhadap rakyat kita di desa.