Anggota DPD Minta Pemerintah Libatkan Masyarakat Adat dalam Investasi
Jum'at, 18 November 2022 - 22:58 WIB
loading...
A
A
A
Anggota Komite I DPD ini menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sebelum memberikan keputusan terkait permohonan perpanjangan kontrak tersebut. Evaluasi itu mencakup dampak terhadap masyarakat adat, lingkungan, aspek partisipasi masyarakat, persentase realisasi CSR bagi masyarakat, dan dampak terhadap pendidikan dan kesehatan orang asli Papua.
"Jadi, saya meminta Pemerintah Pusat untuk mendengarkan suara 7 suku yang ada di Papua Barat. Merekalah yang bisa menentukan perpanjangan kontrak dari BP Tangguh ini. Lontrak BP Tangguh harus tunduk pada UU Otsus dan peraturan turunannya," kata Filep.
"Jadi, saya meminta Pemerintah Pusat untuk mendengarkan suara 7 suku yang ada di Papua Barat. Merekalah yang bisa menentukan perpanjangan kontrak dari BP Tangguh ini. Lontrak BP Tangguh harus tunduk pada UU Otsus dan peraturan turunannya," kata Filep.
(hab)
Lihat Juga :
