Soal Data Pekerja Terdampak Covid Hanya 1,7 Juta, Ini Penjelasan Menaker
Rabu, 08 Juli 2020 - 17:45 WIB
loading...
Menaker Ida Fauziyah menjawab soal pertanyaan anggota Komisi IX DPR mengenai data pekerja terdampak Covid-19 milik pemerintah yang stagnan di angka 1,7 juta. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjawab soal pertanyaan anggota Komisi IX DPR mengenai data pekerja terdampak Covid-19 milik pemerintah yang stagnan di angka 1,7 juta. Ida berdalih, data tersebut merupakan data yang sudah terverifikasi by name by address karena ini berhubungan dengan bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah.
“1,7 juta yang tervalidasi datanya dengan baik itu mereka yang di-PHK dan dirumahkan. Kenapa kami butuh data yang valid karena mereka akan dapat treatment pemerintah apakah dari Kementerian Tenaga Kerja, dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Sosial, jadi kami membutuhkan data by name by address,” kata Ida dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020).
Ida menjelaskan, 1,7 juta itu merupakan prioritas pertama untuk mendapatkan program Kartu Prakerja. Tetapi, karena program Kartu Prakerja ini untuk sementara dihentikan, maka Kemenaker harus berusaha meresponnya karena mereka menjadi kelompok yang sebelumnya memiliki pendapatan, menjadi berkurang pendapatannya atau bahkan hilang pendapatannya hingga menjadi kelompok miskin baru. (Baca juga: 1,7 Juta Orang Kena PHK Imbas Covid-19, Menaker: Banyak Perusahaan Tak Lapor)
“Maka kami serahkan datanya ke Kemensos untuk dapat bansos, untuk Jabodetabek kami dapat alokasi 500.000 dari 1,7 juta itu. Kemudian kami mohon ke Kemensos agar sisa dari 1,7 juta itu dapat bantuan sosial tunai karena datanya terverifikasi dengan baik ini memudahkan Kemensos alokasikannya,” papar Ida.
Menurut politikus PKB ini, mereka yang sudah mendapatkan bansos dari Kemensos sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan bantuan lainnya. Selain itu, Kemenaker juga sudah mengembalikan 1,3 juta data ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), perusahaan dan juga serikat kerja karena datanya belum terverifikasi by name by address. Sehingga, Kemenaker tidak bisa merespons 1,3 juta pekerja terdampak itu. (Baca juga: Miris, Pengangguran di Indonesia Paling Banyak dari Usia Muda)
“1,7 juta yang tervalidasi datanya dengan baik itu mereka yang di-PHK dan dirumahkan. Kenapa kami butuh data yang valid karena mereka akan dapat treatment pemerintah apakah dari Kementerian Tenaga Kerja, dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Sosial, jadi kami membutuhkan data by name by address,” kata Ida dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020).
Ida menjelaskan, 1,7 juta itu merupakan prioritas pertama untuk mendapatkan program Kartu Prakerja. Tetapi, karena program Kartu Prakerja ini untuk sementara dihentikan, maka Kemenaker harus berusaha meresponnya karena mereka menjadi kelompok yang sebelumnya memiliki pendapatan, menjadi berkurang pendapatannya atau bahkan hilang pendapatannya hingga menjadi kelompok miskin baru. (Baca juga: 1,7 Juta Orang Kena PHK Imbas Covid-19, Menaker: Banyak Perusahaan Tak Lapor)
“Maka kami serahkan datanya ke Kemensos untuk dapat bansos, untuk Jabodetabek kami dapat alokasi 500.000 dari 1,7 juta itu. Kemudian kami mohon ke Kemensos agar sisa dari 1,7 juta itu dapat bantuan sosial tunai karena datanya terverifikasi dengan baik ini memudahkan Kemensos alokasikannya,” papar Ida.
Menurut politikus PKB ini, mereka yang sudah mendapatkan bansos dari Kemensos sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan bantuan lainnya. Selain itu, Kemenaker juga sudah mengembalikan 1,3 juta data ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), perusahaan dan juga serikat kerja karena datanya belum terverifikasi by name by address. Sehingga, Kemenaker tidak bisa merespons 1,3 juta pekerja terdampak itu. (Baca juga: Miris, Pengangguran di Indonesia Paling Banyak dari Usia Muda)
Lihat Juga :
