DPR Tindak Lanjuti Surpres Revisi UU ITE
loading...
Sidang Paripurna DPR membacakan surat presiden (surpres) tentang Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). DPR akan menindaklanjutinya. FOTO/MPI/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - DPR telah menerima surat presiden (surpres) tentang Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( RUU ITE ). DPR akan menindaklanjuti supres tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Hal ini disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Paripurna DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, Kamis (17/11/2022). "Bahwa pimpinan DPR telah menerima surat-surat dari presiden RI Nomor R58 tanggal 16 Desember perihal RUU Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," kata Puan Maharani.
Tak hanya itu, DPR juga telah menerima surpres perihal RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India terkait kerja sama di bidang pertahanan.
Puan juga membacakan pihaknya telah menerima surpres perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia. "Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan DPR RI tentang tata tertib sesuai mekanisme yang berlaku," kata Puan.
Diketahui, pemerintah memang mengakui telah mengirim surpres UU ITE pada akhir tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Adapun surpres dikirim pada 16 Desember 2021 tersebut bernomor R-58/Pres/12/2021 perihal RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan melampirkan satu berkas naskah RUU.
Surat Presiden juga mencantumkan bahwa untuk keperluan pembahasan RUU tersebut, Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU tersebut.
Baca juga: DPR Tampung Usulan Pembentukan Pansus Revisi UU ITE
Hal ini disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Paripurna DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, Kamis (17/11/2022). "Bahwa pimpinan DPR telah menerima surat-surat dari presiden RI Nomor R58 tanggal 16 Desember perihal RUU Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," kata Puan Maharani.
Tak hanya itu, DPR juga telah menerima surpres perihal RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India terkait kerja sama di bidang pertahanan.
Puan juga membacakan pihaknya telah menerima surpres perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia. "Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan DPR RI tentang tata tertib sesuai mekanisme yang berlaku," kata Puan.
Diketahui, pemerintah memang mengakui telah mengirim surpres UU ITE pada akhir tahun lalu. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Adapun surpres dikirim pada 16 Desember 2021 tersebut bernomor R-58/Pres/12/2021 perihal RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan melampirkan satu berkas naskah RUU.
Surat Presiden juga mencantumkan bahwa untuk keperluan pembahasan RUU tersebut, Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU tersebut.
Baca juga: DPR Tampung Usulan Pembentukan Pansus Revisi UU ITE
(abd)
Explore More