DPR Sebut Koperasi Mainkan Peran Utama bagi Perekonomian Nasional

“Namun yang menjadi masalah adalah adaptasi digital yang semakin cepat, maka diperlukan langkah strategis untuk membuat adaptasi koperasi digital, literasi dan penguatan infrastuktur yang juga cepat,” ujarnya.

Menurut Dave, diperlukan beberapa hal untuk pengembangan atau transformasi Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja yakni, transformasi usaha informal ke formal, transformasi usaha perorangan atau skala kecil ke skala keekonomian, transformasi UMKM berbasis kawasan, komunitas, klaster dan rantai pasok.

“Transformasi berbasis teknologi atau transformasi digitalisasi tentunya akan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar kapasitasnya bisa meningkat,” jelasnya.

Selain itu, ada beberapa keuntungan dari digitalisasi di antaranya memperkuat UMKM untuk beralih ke platform digital, pembentukan akses dan jaringan pasar digital untuk memasarkan produk, dan memfasilitasi ke akses pasar international melalui satu aplikasi digital.

“Maka langkah DPR RI saat ini adalah mendorong Kominfo agar mempercepat akses digital. Dengan infrastruktur digital yang merata di seluruh negeri. Selain itu DPR juga akan mempercepat UU PDP untuk kepastian regulasi pengguna ruang digital, membangun ekosistem Digital dengan para pelaku UMKM dan pemerintah, serta aktif mendorong Pemerintah untuk membuat pelatihan dalam hadapi era digital,” tuturnya.

Selain itu, Dave juga meminta agar pemerintah memprioritaskan percepatan implementasi digitalisasi dan mendorong Pemerintah agar segera memberi kemudahan untuk akses pembuatan platform digital ataupun memberikan pelatihan kepada pelaku Koperasi.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah percepatan infrastruktur teknologi informasi, karena informasi yang mudah diakses untuk pelaku Koperasi akan mempercepat pengimplementasian digitalisasi koperasi itu sendiri,” paparnya.