Anies Sebut KTT G20 Punya Peran dalam Menghadapi Krisis Iklim
loading...
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit yang merupakan side event di KTT G20 dan B20, Sabtu (12/11/2022). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit yang merupakan salah satu side event di KTT G20 dan B20, Nusa Dua, Bali pada Sabtu (12/11/2022). Ia berbagi pengalaman saat memimpin Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim.
Anies mengatakan, Presidensi G20 memiliki peran dalam menentukan dalam upaya menghadapi krisis iklim.
"Maka diperlukan integrasi vertikal antara pemerintah nasional dengan pemerintah-pemerintah lokal. Setiap kebijakan di tingkat lokal harus selaras dengan kebijakan dan target di level nasional," kata Anies dalam laman Instagram @aniesbaswedan dikutip, Minggu (13/11/2022).
Kedua kata Anies, kolaborasi adalah kunci; kami berkolaborasi dengan berbagai organisasi, pemangku kepentingan, dan mengajak warga kota terlibat juga. Ketiga, Evidence-based policy: pengambilan kebijakan harus selalu berdasarkan pada data dan ilmu pengetahuan.
"Meminta masukan dari para ahlinya, termasuk belajar dari kota/ negara lain di dunia yang juga menghadapi masalah serupa," jelasnya.
Lebih lanjut Eks Mendikbud RI itu juga menekankan, perlu adanya kemauan politik yang kuat guna menerjemahkan kebijakan menjadi aksi.
"Yang paling penting, harus ada kemauan politik yang kuat (strong political will) untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi dan tetap dalam jangkauan kemampuan fiskal kita," ucapnya.
Anies mengatakan, Presidensi G20 memiliki peran dalam menentukan dalam upaya menghadapi krisis iklim.
"Maka diperlukan integrasi vertikal antara pemerintah nasional dengan pemerintah-pemerintah lokal. Setiap kebijakan di tingkat lokal harus selaras dengan kebijakan dan target di level nasional," kata Anies dalam laman Instagram @aniesbaswedan dikutip, Minggu (13/11/2022).
Kedua kata Anies, kolaborasi adalah kunci; kami berkolaborasi dengan berbagai organisasi, pemangku kepentingan, dan mengajak warga kota terlibat juga. Ketiga, Evidence-based policy: pengambilan kebijakan harus selalu berdasarkan pada data dan ilmu pengetahuan.
"Meminta masukan dari para ahlinya, termasuk belajar dari kota/ negara lain di dunia yang juga menghadapi masalah serupa," jelasnya.
Lebih lanjut Eks Mendikbud RI itu juga menekankan, perlu adanya kemauan politik yang kuat guna menerjemahkan kebijakan menjadi aksi.
"Yang paling penting, harus ada kemauan politik yang kuat (strong political will) untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi dan tetap dalam jangkauan kemampuan fiskal kita," ucapnya.
(maf)
Lihat Juga :
