Hasto Tegaskan Komitmen PDIP Bangun Indonesia dari Desa

JAKARTA - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Hasto Kristiyanto menghadiri Silaturahmi Nasional Asosiasi Kepala Desa -Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (AKD-PAPDESI) di Ngawi, Jawa Timur, Minggu (6/11/2022). Pertemuan ini untuk membahas usulan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, utamanya soal perpanjangan masa jabatan dari 6 menjadi 9 tahun.

Hasto mengawali sambutannya dengan menjelaskan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Menurutnya, saat itu ada falsafah menarik tentang hukum dasar. Di samping Undang-Undang Dasar (UUD), ada pula hukum dasar yang tak tertulis. Aturan ini timbul, dihidupi, dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara.

Menurutnya, sesuatu yang tak tertulis bisa jadi hukum dasar selama dalam praktik bisa membawa kebaikan, termasuk dalam penyelenggaraan desa.

Baca juga: Optimisme Kebangkitan Desa

"Kenapa sebelum tahun 1965 itu jabatan kepala desa seumur hidup? Itu adalah perwujudan falsafah pentingnya kepemimpinan desa berbasis tradisi desa, maka dia jadi hukum dasar dan muncul dalam praktik. Dan hal itu penting dalam bangun stabilitas kepemimpinan desa," kata Hasto.

Kemudian ideologi Pancasila. Hasto mengatakan, Pancasila digali dari kepribadian bangsa dan dunia. Bung Karno menemukan bahwa demokrasi Barat hanya fokus pada politik elektoral atau pemilihan. Hal ini tak sesuai dengan budaya demokrasi di Indonesia.

"Maka oleh Bung Karno, yang kita bangun adalah demokrasi Indonesia. Bukan demokrasi politik semata, tetapi demokrasi yang berkeadilan sosial, bukan menang-menangan, bukan menindas. Tak ada diktator mayoritas ataupun tirani minoritas," katanya.

"Mengapa Bung Karno mengusulkan demokrasi Indonesia? Bukan demokrasi barat, tapi demokrasi dengan khidmat kebijaksanaan. Dengan tradisi Indonesia, yang memberikan direction, yang memberikan arah bagi kepala desa dalam membangun desanya. Memberikan arah bagaimana membangun kultur desa itu," kata Hasto.

Dalam kerangka itu, Hasto melihat perjuangan kepala desa dengan usul perubahan masa jabatan memiliki landasan dalam praktik sebelumnya. Tujuannya membumi untuk memajukan Indonesia melalui desa.

Bagi PDIP, falsafah itu sejalan dengan visi partai. PDIP adalah satu-satunya partai yang di hari ulang tahunnya, mengambil tema "Desa Maju, Indonesia Kuat dan Berdaulat".

"Itu adalah spirit yang kita bangun. Sebab kami melihat desa harus dibangun menjadi pusat kemajuan. Karena pengalaman di Jerman, Jepang, Tiongkok, pembangunan dimulai dari desa, sebagai pusat ekonomi, dan pusat pengembangan kultur musyawarah dan gotong royong," katanya.

Hasto menjelaskan, Konstitusi mengatur masa jabatan presiden hanya dua periode, masing-masing selama 5 tahun. Justru karena itu, diperlukan penguatan elemen pemerintahan dari pusat hingga desa, agar ada stabilitas nasional akibat tekanan global ke Indonesia yang terus membesar.

"Salah satu kuncinya di desa. Maka usulan kepala desa ini menjadi menarik dikaji dalam konteks desa sebagai penopang kekuatan nasional kita. Apalagi jika bisa dipastikan kepala desa akan digembleng soal stabilitas nasional dan internasional, sehingga desa benar-benar menjadi pilar stabilitas pemerintahan," kata Hasto.