BKSAP DPR Ingin Penghapusan Ketimpangan Kesehatan Jadi Prioritas di Asia-Pasifik

JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan perlunya penghapusan ketimpangan kesehatan di kawasan Asia-Pasifik menjadi prioritas, dan target ini memerlukan aspek keuangan yang memadai. Hal itu disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana pada pertemuan tahunan ke-30 Parlemen Asia Pacific di Bangkok, Thailand tanggal 26-29 Oktober 2022 lalu.

Putu mengatakan, hak untuk menikmati standar kesehatan telah disebutkan dalam instrumen HAM di level internasional. Termasuk Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia.

“Saya harus menggarisbawahi tanpa penduduk dan warga negara yang sehat, kita tidak akan mampu pembangunan sosial-ekonomi yang lebih maju. Saya percaya upaya mengurangi dan menghapus ketimpangan kesehatan harus menjadi agenda prioritas negara-negara di kawasan Asia-Pasifik,” kata Putu selaku Ketua/Chair pada Rapat Eksekutif Komite untuk ASEAN Group pada pertemuan tersebut, yang dikutip melalui keterangan pers, Selasa (1/11/2022).

Politisi Partai Demokrat ini menuturkan, target pemerataan kesehatan seperti yang ditetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs 2030, yang membutuhkan sumber daya yang kuat termasuk dari aspek keuangan yang memadai.

“Meskipun demikian, Covid-19 telah memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa parlemen harus memiliki kemauan politik dan komitmen yang kuat dalam mengatasi berbagai hambatan kesehatan,” ujarnya. Baca: Wakil Ketua BKSAP Gaungkan Kearifan Lokal Bali di Sidang IPU

Di tingkat nasional, legislator asal Bali ini percaya bahwa harus lebih intens memobilisasi sumber daya yang tersedia secara maksimal untuk mencapai pemerataan kesehatan di negara kita masing-masing.

Di sisi lain, setiap negara memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda dalam meningkatkan sistem kesehatannya, termasuk infrastruktur, pendanaan, hingga sumber daya manusia. Dan kondisi tersebut dapat mempengaruhi akses individu ke layanan kesehatan primer.

“Untuk itu, kita harus memperkuat kerja sama di kawasan Asia-Pasifik, termasuk dalam hal perdagangan, investasi serta peningkatan kapasitas di bidang kesehatan,” tegas Anggota Komisi VI DPR ini.

Apalagi, Putu menambahkan, Indonesia akan terus mengadvokasi implementasi Financial Intermediary Fund atau Dana Perantara Keuangan (FIF) global, yaitu berupa mekanisme pembiayaan multilateral yang didedikasikan dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan untuk kesiapsiagaan, pencegahan dan responsivitas (PPR) pandemi.

“Dalam mendukung penanggulangan penyakit atau upaya pencegahan penyakit di Indonesia, Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga telah dilaksanakan sejak lama. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” terangnya.

Dalam meningkatkan sistem kesehatan, Putu menjelaskan Indonesia terus berupaya untuk mencapai cakupan kesehatan yang komprehensif melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan dan manfaat kesehatan bagi semua warga negara, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan.

“Hingga saat ini, perlindungan ini telah mencapai lebih dari 226 juta peserta atau 84% dari total penduduk Indonesia,” ucap Putu.