Legislator PKS Minta Investigasi Kasus Gagal Ginjal Akut Transparan dan Adil

Sabtu, 29 Oktober 2022 - 07:44 WIB
loading...
Legislator PKS Minta Investigasi Kasus Gagal Ginjal Akut Transparan dan Adil
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati meminta investigasi kasus gagal ginjal akut dilakukan secara transparan dan adil. Foto: dpr.go.id
A A A
JAKARTA - Legislator Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Kurniasih Mufidayati meminta investigasi kasus gagal ginjal akut dilakukan secara transparan dan adil. Diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah membentuk tim investigasi dengan menggandeng Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan RSCM.

Mabes Polri pun sudah membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri. Pada sisi lain, BPOM juga sampai pada kesimpulan akan menyeret dua perusahaan farmasi ke ranah pidana.

"Ada beberapa tim yang terjun melakukan investigasi pada kasus ini, kita berharap setiap tim yang dibentuk tidak saling menegasikan dan justru saling melengkapi dari fokus masing-masing investigasi. Sehingga bebas kepentingan dan akhirnya benar-benar didapatkan hasil invesitasi nyata yang terbuka," kata Kurniasih, Sabtu (29/10/2022).





Menurut dia, saat ini prioritas investigasi adalah menemukan penyebab utama dari kasus gagal ginjal akut secara medis ini agar tidak lagi berjatuhan korban. Kemudian, apa saja faktor penyebab utama kasus ini juga perlu ditelisik.

"Saat ini yang perlu dilakukan adalah temukan penyebabnya agar tidak ada lagi kasus bertambah. Lalu bisa diselidiki kenapa penyebab itu bisa terjadi apakah karena kesengajaan, kelalaian atau sebagainya," kata anggota Komisi IX DPR ini.

Lebih lanjut dia menuturkan bahwa kasus gagal ginjal akut pada anak pernah terjadi pada 1998 saat ditemukan kasus kematian anak karena gagal ginjal akut di Haiti. Pada 1990 juga terjadi di Bangladesh dan pada 2006 juga terjadi di Indonesia.

Semua kasus tersebut dikonfirmasi karena keracunan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). "Data-data ini bisa menjadi salah satu bahan investigasi secara menyeluruh termasuk bahan baku obat dan bisa melibatkan lintas kementerian jika ada bahan-bahan yang berasal dari impor. Kita minta usut tuntas," pungkasnya.
(rca)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.7829 seconds (0.1#10.140)