Isu Ditawari Jatah Menteri Demi Jegal Anies, Begini Jawaban PKS

Jum'at, 28 Oktober 2022 - 09:59 WIB
loading...
Isu Ditawari Jatah Menteri Demi Jegal Anies, Begini Jawaban PKS
Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri menanggapi santai isu yang menyebut partainya ditawari sejumlah uang besar dan posisi menteri dalam rangka penjegalan Anies Baswedan. Foto: Dok.PKS
A A A
JAKARTA - Belakangan ini muncul isu yang menyebut Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) ditawari sejumlah uang besar dan posisi menteri dalam rangka penjegalan Anies Baswedan di Pilpres 2024 . Isu itu muncul di tengah isu reshuffle kabinet terhadap kursi menteri dari Partai Nasdem pascadeklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.

Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri menanggapi santai isu yang menyebut partainya ditawari sejumlah uang besar dan posisi menteri dalam rangka penjegalan Anies Baswedan. “Kalau ditawari sih sudah sejak dulu. Sejak periode pertama pemerintahan Joko Widodo. Tapi selalu ditolak,” kata Mabruri dengan emoji tertawa ketika dikonfirmasi MNC Portal, Jumat (28/10/2022).

Karena, Mabruri menjelaskan, amanat forum pengambilan keputusan tertinggi di PKS, Majelis Syura PKS menegaskan bahwa posisi PKS tetap oposisi sampai 2024. “Amanah Majelis Syura PKS kita tetap oposisi sampai 2024,” ujarnya.

Baca juga: Bersaing Ketat untuk Cawapres, PKS Atur Pertemuan Aher dan Anies



Apakah PKS kembali ditawari uang dan posisi menteri untuk menjegal Anies, Mabruri tidak menjawab jelas mengenai itu. Yang pasti, menurutnya, tidak boleh saling menjegal dalam proses politik.

“Kan enggak boleh saling jegal. Kita kan bukan begal,” jawabnya sambil tertawa.

Soal kepastian PKS mengusung Anies dalam Pilpres 2024 bersama Nasdem dan Partai Demokrat, dia menjawab bahwa saat ini komunikasi menuju itu masih sedang berproses. “Dalam proses (pembahasan koalisi),” pungkas Mabruri.

Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Al Muzzammil Yusuf menjelaskan belum ada perubahan terhadap keputusan Majelis Syura PKS pada Pilpres 2019. “Bahwa PKS akan berperan aktif bersikap kritis dan konstruktif di luar pemerintahan,” kata Al Muzzammil Yusuf.

Dia menuturkan, pilihan oposisi tersebut merupakan keniscayaan demokrasi agar ada check and balances terhadap jalannya pemerintahan. “Perubahan sikap PKS harus melalui putusan Majelis Syuro berikutnya. Sampai sekarang belum ada,” pungkasnya.
(rca)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.3571 seconds (11.97#12.26)