Jurus Pemerintah Percepat Penanganan Kasus Gagal Ginjal Akut
Rabu, 26 Oktober 2022 - 14:18 WIB
loading...
Pemerintah mempercepat penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mempercepat penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak. Sejumlah langkah disiapkan oleh pemerintah, bahkan sudah berjalan seperti penguatan sosialisasi kepada keluarga dan tindakan kuratif seperti pemberian antidotum.
Adapun antidotum adalah penawar racun. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti menjelaskan, pemerintah membeli antidotum Fomepizole dari Singapura dan Australia dalam jumlah besar.
Dalam penanganan kasus yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), pasien yang mendapatkan terapi antidotum menunjukkan perbaikan signifikan. Pemerintah juga memperkuat surveilans untuk mengantisipasi lonjakan kasus.
Baca juga: DPR Lihat Pemerintah Sudah Sangat Responsif Atasi Kasus Gagal Ginjal Akut
Akurasi dan keterpaduan data terkait kasus gangguan ginjal akan diketahui melalui surveilans, sehingga kebijakan penanganan yang dirumuskan berbasis bukti serta memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat. "Kami melihat masih ada potensi banyak kasus yang belum terdata dengan baik. Agar ini tidak menjadi fenomena gunung es, maka kegiatan surveilans diperkuat," ujar Brian Sri Prahastuti, Rabu (26/10/2022).
Sedangkan surveilans merupakan kegiatan pengamatan penyakit secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi penyakit serta faktor-faktor yang mempengaruhi pada masyarakat. Penanggulangan dan tindakan akan lebih efektif melalui kegiatan tersebut.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan obat antidotum Fomepizole telah diuji coba kepada 10 dari 11 pasien di RSCM. Hasilnya kondisi pasien membaik, sebagian stabil.
Kementerian Kesehatan menyimpulkan Fomepizole memberikan dampak positif. Menkes memastikan bahwa obat tersebut diberikan gratis kepada seluruh pasien. "Dan kami akan mempercepat kedatangannya ke Indonesia sehingga anak-anak bisa terselamatkan," tutur Menkes.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mendorong pemerintah meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait penghentian penggunaan obat sirup untuk anak. Kata dia, jangan sampai masyarakat mendapat informasi simpang siur sehingga timbul kepanikan.
Menurut Politikus PDIP ini, pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat tentang cara mengatasi penyakit yang diderita anak seperti batuk dan demam tanpa harus menggunakan obat cair.
Adapun antidotum adalah penawar racun. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti menjelaskan, pemerintah membeli antidotum Fomepizole dari Singapura dan Australia dalam jumlah besar.
Dalam penanganan kasus yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), pasien yang mendapatkan terapi antidotum menunjukkan perbaikan signifikan. Pemerintah juga memperkuat surveilans untuk mengantisipasi lonjakan kasus.
Baca juga: DPR Lihat Pemerintah Sudah Sangat Responsif Atasi Kasus Gagal Ginjal Akut
Akurasi dan keterpaduan data terkait kasus gangguan ginjal akan diketahui melalui surveilans, sehingga kebijakan penanganan yang dirumuskan berbasis bukti serta memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat. "Kami melihat masih ada potensi banyak kasus yang belum terdata dengan baik. Agar ini tidak menjadi fenomena gunung es, maka kegiatan surveilans diperkuat," ujar Brian Sri Prahastuti, Rabu (26/10/2022).
Sedangkan surveilans merupakan kegiatan pengamatan penyakit secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi penyakit serta faktor-faktor yang mempengaruhi pada masyarakat. Penanggulangan dan tindakan akan lebih efektif melalui kegiatan tersebut.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan obat antidotum Fomepizole telah diuji coba kepada 10 dari 11 pasien di RSCM. Hasilnya kondisi pasien membaik, sebagian stabil.
Kementerian Kesehatan menyimpulkan Fomepizole memberikan dampak positif. Menkes memastikan bahwa obat tersebut diberikan gratis kepada seluruh pasien. "Dan kami akan mempercepat kedatangannya ke Indonesia sehingga anak-anak bisa terselamatkan," tutur Menkes.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mendorong pemerintah meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait penghentian penggunaan obat sirup untuk anak. Kata dia, jangan sampai masyarakat mendapat informasi simpang siur sehingga timbul kepanikan.
Menurut Politikus PDIP ini, pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat tentang cara mengatasi penyakit yang diderita anak seperti batuk dan demam tanpa harus menggunakan obat cair.
(rca)
Lihat Juga :
