DPD Rekomendasikan Tolak RUU HIP
Senin, 06 Juli 2020 - 15:57 WIB
loading...
Foto/ilustrasi.ist
A
A
A
JAKARTA - Tim Kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) resmi mengeluarkan rekomendasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP ).
Ketua Timja Pimpinan DPD Nono Sampono mengatakan, RUU HIP yang didalilkan sebagai payung hukum bagi keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus diubah secara total dan mendasar. Dengan menghilangkan dan menghapus ruang penafsiran nilai dasar dan falsafah Pancasila ke dalam norma Undang-Undang.
"Karena Pancasila adalah sumber segala sumber hukum yang tidak bisa diletakkan ke dalam Undang-Undang, melainkan ada di UUD NRI 1945," kata Nono dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2020).
(Baca: DPD Sebut Ada Upaya Masif untuk Mengganti Ideologi Pancasila)
Dikatakan Nono, Pancasila sudah tertulis dalam Pembukaan (preambule) yang telah disepakati sebagai Konsensus Nasional untuk tidak dapat diubah. Perubahan itu hanya dapat dilakukan atas batang dan tubuh yang berisi dua bagian pokok yaitu sistem pemerintahan negara dan hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. "Jadi tidak ada opsi lain selain menolak,” tukas Nono.
Sebelumnya, keputusan tersebut juga disampaikan dalam acara malam silaturahim Pimpinan DPD serta Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI di rumah jabatan Ketua DPD, Minggu (5/6/2020) malam.
Dikatakan Nono, sebagai solusi tata negara, pihaknya merekomendasikan RUU BPIP yang murni sebagai payung hukum keberadaan badan tersebut. Sepanjang tidak menyinggung dan memberi ruang tafsir atas Pancasila sebagai dasar negara yang telah menjadi Konsensus Nasional sejak NKRI berdiri.
Ketua Timja Pimpinan DPD Nono Sampono mengatakan, RUU HIP yang didalilkan sebagai payung hukum bagi keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus diubah secara total dan mendasar. Dengan menghilangkan dan menghapus ruang penafsiran nilai dasar dan falsafah Pancasila ke dalam norma Undang-Undang.
"Karena Pancasila adalah sumber segala sumber hukum yang tidak bisa diletakkan ke dalam Undang-Undang, melainkan ada di UUD NRI 1945," kata Nono dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2020).
(Baca: DPD Sebut Ada Upaya Masif untuk Mengganti Ideologi Pancasila)
Dikatakan Nono, Pancasila sudah tertulis dalam Pembukaan (preambule) yang telah disepakati sebagai Konsensus Nasional untuk tidak dapat diubah. Perubahan itu hanya dapat dilakukan atas batang dan tubuh yang berisi dua bagian pokok yaitu sistem pemerintahan negara dan hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. "Jadi tidak ada opsi lain selain menolak,” tukas Nono.
Sebelumnya, keputusan tersebut juga disampaikan dalam acara malam silaturahim Pimpinan DPD serta Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI di rumah jabatan Ketua DPD, Minggu (5/6/2020) malam.
Dikatakan Nono, sebagai solusi tata negara, pihaknya merekomendasikan RUU BPIP yang murni sebagai payung hukum keberadaan badan tersebut. Sepanjang tidak menyinggung dan memberi ruang tafsir atas Pancasila sebagai dasar negara yang telah menjadi Konsensus Nasional sejak NKRI berdiri.
Lihat Juga :
