Kepala BNPT: Hari Santri Momentum Amalkan Nilai Pancasila dan Waspadai Intoleransi

JAKARTA - Hari Santri Nasional yang jatuh setiap tanggal 22 Oktober, dinilai menjadi momentum untuk mewaspadai intoleransi dengan mengamalkan nilai Pancasila. Pandangan ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar.

Untuk diketahui, dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, BNPT bekerja sama dengan Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Kalimantan Barat menyelenggarakan Seminar Nasional Kebangsaan dengan tema "Moderasi beragama: Deradikalisme Sebagai Anti Tesis Radikalisme dan Terorisme, di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (20/10/2022).

"Musuh kita hari ini berupa virus yang dikembangkan dalam bentuk intoleransi, radikal, terorisme, yang mempengaruhi anak bangsa kita untuk memusuhi bangsanya sendiri," kata Kepala BNPT Boy Rafli Amar dalam keterangannya.

Baca juga: Kepala BNPT Tegaskan Pancasila Ideologi Terbaik di Dunia

Boy Rafli Amar, mengajak seluruh elemen bangsa termasuk para santri untuk mewaspadai dan melawan musuh bersama di zaman sekarang ini, yang sangat berbahaya bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu intoleransi, radikalisme dan terorisme.

Dalam mewaspadai dan melawan musuh bersama tersebut, Boy Rafli mengimbau santri dan seluruh pihak dapat mengamalkan dan menjaga Pancasila sebagai ideologi yang telah mempersatukan Indonesia.

"Jangan ada ragu-ragu lagi. Pancasila adalah ideologi yang paling hebat. Karena dengan Pancasila hari ini kita bisa tetap bersatu," tegas Boy Rafli.

Berbicara mengenai sejarah, Kepala BNPT menyatakan pada zaman dahulu, peran santri bersama ulama dan masyarakat sangatlah penting dalam merebut kemerdekaan dari penjajah.

Saat ini tongkat estafet dalam perjuangan mempertahankan NKRI harus terus ada, terlebih dalam melawan intoleransi, radikalisme dan terorisme.

"Sejatinya pada saat itu, setelah kita memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, terjadi agresi Militer oleh tentara asing hingga sampailah pada 22 Oktober yang disebut sebagai fatwa dari tokoh-tokoh ulama untuk resolusi Jihad Fisabilillah melawan tentara asing kolonialisme yang ingin menjajah Indonesia kembali," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kepala BNPT mengharapkan bahwa seminar ini menjadi sarana edukasi kepada seluruh masyarakat luas untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dalam mengatasi penyebarluasan virus intoleransi radikalisme terorisme

"Ini adalah upaya kita agar semua bersatu padu menyatukan pemahaman kita, mana hal-hal yang baik dan tidak baik terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap Kepala BNPT.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyatakan, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menanggulangi intoleransi radikalisme dan terorisme.

"Pemda, Provinsi maupun Kabupaten Kota tugas kita adalah menutup ruang isu isu propaganda dari teroris itu. Kebanyakan mengajak untuk bagaimana berseberangan dengan pemerintah. Isu-isu itu lah yang harus kita tangkal," terang Gubernur Kalimantan Barat.

Sepemikiran dengan Kepala BNPT RI, Ketua Umum DPP IPI, Abdul Muhaimin menuturkan, kegiatan ini adalah wujud nyata upaya bersinerginya berbagai kelembagaan dalam menguatkan masyarakat dari segala bentuk penyimpangan yang dapat merusak negara.

"Kerja sama berbagai pihak dalam rangka mengurangi bahkan menghilangkan ekstremisme sudah dilakukan setiap hari. Namun, dengan bentuk nyata kelembagaan ini saya kira akan lebih menguatkan masyarakat. Mari kita jaga NKRI dari unsur-unsur yang merusak negara maupun merusak agama itu sendiri," sebut Abdul Muhaimin

Kegiatan ini turut mengundang Gubernur Kalimantan Barat, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Suryanbodo Asmoro, Ketua Umum DPP IPI, Ketua DPW IPI Kalimantan Barat KH Zuhdi, Ketua Penasihat DPW IPI Kalimantan Barat Ust Sukiryanto dan Ketua FKPT Kalimantan Barat Prof Wajidi Sayadi, para Kapolres dan Komandan Kodim se-Kalimantan Barat serta tokoh-tokoh lintas agama.