Tangani Corona, Indonesia Perlu Belajar dari Korsel dan Taiwan
Senin, 06 Juli 2020 - 14:38 WIB
loading...
Pemerintah Indonesia diminta mengadopsi dan mengadaptasi kebijakan yang diambil Taiwan dan Korea Selatan karena dua negara tersebut mendapatkan pengakuan internasional dalam upayanya memerangi COVID-19. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Virus corona jenis baru,COVID-19 telah melumpuhkan mobilitas manusia dalam berkegiatan, menyebabkan kerugian besar hingga memakan korban di mayoritas negara di dunia. Tak terkecuali Indonesia yang juga mengalami ikut terdampak dan mengalami kerugian besar akibat pagebluk ini.
Melihat perkembangan yang sekarang ini terjadi, peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII) Vunny Wijaya menilai pemerintah harusnya bisa membuat kebijakan yang lebih strategis guna menangani wabah tersebut. Bahkan, perlu juga mengadopsi dan mengadaptasi kebijakan yang diambil Taiwan dan Korea Selatan karena dua negara tersebut mendapatkan pengakuan internasional dalam upayanya memerangi COVID-19.
"Apa yang dilakukan dua negara tersebut, pada intinya adalah mempraktikkan dan mengembangkan layanan kesehatan digital di era disrupsi teknologi, dengan manajemen dan strategi komunikasi yang baik di lingkup internal pemerintah dan pemerintah ke publik. Dalam upaya ini, pemerataan infrastruktur TIK adalah kuncinya," kata Vunny dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Senin (6/7/2020).(Baca juga: Arab Saudi Rilis Protokol Covid-19 untuk Haji, Cium Kakbah Dilarang )
Usai pandemi SARS, Taiwan mendirikan National Health Command Center (NHCC). NHCC adalah bagian dari pusat manajemen bencana yang berfokus pada respon pandemi besar dan bertindak sebagai pusat komando operasional untuk komunikasi langsung antara otoritas pusat dan lokal.
Taiwan juga melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi melalui big data guna meningkatkan kualitas pelayanan termasuk mendorong pencegahan berbagai penyakit lewat layanan digital tersebut. Peserta yang ikut dalam National Health Insurance (NHI) memiliki kartu cerdas (smart card) yang berguna untuk menyimpan rekam medis, riwayat pengobatan dan pembayaran, serta mendapat informasi pencegahan penyakit dan sebagainya.
Sistem berbasis big data tersebut dikembangkan untuk mengetahui jejak pasien positif Covid-19. Data tersebut kemudian digunakan Rumah Sakit (RS) dalam hal pencegahan.
Demikian juga Korea Selatan. Memiliki pengalaman sebelumnya dari MERS dan SARS, seberapa awal tanggapan yang diberikan atau respons cepat pemeriksaan menjadi kunci penting dari penanganan pandemi di Korea.
Respons cepat itu meliputi pelacakan kontak, catatan kartu kredit, video pengawasan, dan wawancara pribadi untuk melakukan pelacakan kontak untuk mengingatkan orang-orang yang mungkin telah berinteraksi dengan pembawa virus. Selain itu, layanan drive thru pengujian COVID-19, akses mudah ke rumah sakit beserta fasilitas di pusat perawatan yang lengkap, komunikasi transparan kepada publik serta penggunaan dukungan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang inovatif.(Baca juga: Apjati Siap Sosialisasikan Protokol Penempatan PMI ke Mancanegara )
Rangkaian kebijakan yang dilakukan Taiwan dan Korea Selatan, menurut Vunny, telah menunjukkan bahwa belajar dari pengalaman merupakan landasan kuat dalam membuat kebijakan yang lebih baik untuk menghadapi kejadian serupa di kemudian hari.
"Seharusnya COVID-19 menjadi momentum kebangkitan berbagai aktor strategis di Indonesia untuk berkomitmen membuat rangkaian kebijakan yang akan menjadi 'magnum opus' dalam sejarah bangsa menghadapi kejadian serupa di kemudian hari," katanya.
Ia berpandangan, Indonesia bisa memulai dengan meninjau kembali road map pembangunan sektor TIK jangka panjang sampai 2045 yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini juga perlu diikuti dengan tinjauan secara terintegrasi pada berbagai kebijakan layanan digital sektor kesehatan. Misalnya, rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang telemedicine dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pemerintah juga perlu menyiapkan strategi antisipasi sebagai upaya perlindungan data, menjamin kerahasiaan pasien, dan menekan risiko kemungkinan berbagi data atau rekam jejak pasien dalam situasi pandemi.
Melihat perkembangan yang sekarang ini terjadi, peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII) Vunny Wijaya menilai pemerintah harusnya bisa membuat kebijakan yang lebih strategis guna menangani wabah tersebut. Bahkan, perlu juga mengadopsi dan mengadaptasi kebijakan yang diambil Taiwan dan Korea Selatan karena dua negara tersebut mendapatkan pengakuan internasional dalam upayanya memerangi COVID-19.
"Apa yang dilakukan dua negara tersebut, pada intinya adalah mempraktikkan dan mengembangkan layanan kesehatan digital di era disrupsi teknologi, dengan manajemen dan strategi komunikasi yang baik di lingkup internal pemerintah dan pemerintah ke publik. Dalam upaya ini, pemerataan infrastruktur TIK adalah kuncinya," kata Vunny dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Senin (6/7/2020).(Baca juga: Arab Saudi Rilis Protokol Covid-19 untuk Haji, Cium Kakbah Dilarang )
Usai pandemi SARS, Taiwan mendirikan National Health Command Center (NHCC). NHCC adalah bagian dari pusat manajemen bencana yang berfokus pada respon pandemi besar dan bertindak sebagai pusat komando operasional untuk komunikasi langsung antara otoritas pusat dan lokal.
Taiwan juga melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi melalui big data guna meningkatkan kualitas pelayanan termasuk mendorong pencegahan berbagai penyakit lewat layanan digital tersebut. Peserta yang ikut dalam National Health Insurance (NHI) memiliki kartu cerdas (smart card) yang berguna untuk menyimpan rekam medis, riwayat pengobatan dan pembayaran, serta mendapat informasi pencegahan penyakit dan sebagainya.
Sistem berbasis big data tersebut dikembangkan untuk mengetahui jejak pasien positif Covid-19. Data tersebut kemudian digunakan Rumah Sakit (RS) dalam hal pencegahan.
Demikian juga Korea Selatan. Memiliki pengalaman sebelumnya dari MERS dan SARS, seberapa awal tanggapan yang diberikan atau respons cepat pemeriksaan menjadi kunci penting dari penanganan pandemi di Korea.
Respons cepat itu meliputi pelacakan kontak, catatan kartu kredit, video pengawasan, dan wawancara pribadi untuk melakukan pelacakan kontak untuk mengingatkan orang-orang yang mungkin telah berinteraksi dengan pembawa virus. Selain itu, layanan drive thru pengujian COVID-19, akses mudah ke rumah sakit beserta fasilitas di pusat perawatan yang lengkap, komunikasi transparan kepada publik serta penggunaan dukungan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang inovatif.(Baca juga: Apjati Siap Sosialisasikan Protokol Penempatan PMI ke Mancanegara )
Rangkaian kebijakan yang dilakukan Taiwan dan Korea Selatan, menurut Vunny, telah menunjukkan bahwa belajar dari pengalaman merupakan landasan kuat dalam membuat kebijakan yang lebih baik untuk menghadapi kejadian serupa di kemudian hari.
"Seharusnya COVID-19 menjadi momentum kebangkitan berbagai aktor strategis di Indonesia untuk berkomitmen membuat rangkaian kebijakan yang akan menjadi 'magnum opus' dalam sejarah bangsa menghadapi kejadian serupa di kemudian hari," katanya.
Ia berpandangan, Indonesia bisa memulai dengan meninjau kembali road map pembangunan sektor TIK jangka panjang sampai 2045 yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini juga perlu diikuti dengan tinjauan secara terintegrasi pada berbagai kebijakan layanan digital sektor kesehatan. Misalnya, rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang telemedicine dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pemerintah juga perlu menyiapkan strategi antisipasi sebagai upaya perlindungan data, menjamin kerahasiaan pasien, dan menekan risiko kemungkinan berbagi data atau rekam jejak pasien dalam situasi pandemi.
(abd)
Lihat Juga :
