KPK Terima 268 Laporan Terkait Penyaluran Bansos
Senin, 06 Juli 2020 - 13:52 WIB
loading...
Foto/ilustrasi.ist
A
A
A
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui konten pada Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) hingga 3 Juli 2020 telah menerima total 621 keluhan terkait penyaluran bansos . Keluhan yang banyak yakni terkait pelapor yang tidak menerima bantuan.
"Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 268 laporan," ujar Plt Juru bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2020).
Ipi juga mengungkapkan bahwa ada enam topik keluhan lain adalah bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan, sebanyak 66 laporan. Selanjutnya, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 47 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 31 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 7 laporan.
(Baca: Mensos Ungkap Alasan Lambannya Penyaluran Bansos Tunai)
Lalu bantuan yang diterima kualitasnya buruk 6 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 5 laporan, dan beragam topik lainnya total 191 laporan.
"Laporan tersebut ditujukan kepada 205 pemda terdiri dari 14 pemerintah provinsi dan 191 pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan, Pemprov Jawa Barat berjumlah 17 laporan, diikuti oleh Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor dan Pemkab Subang masing-masing 16 laporan," jelasnya.
Selain itu, lanjut IPI, sebanyak 224 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait. Selebihnya masih dalam proses diteruskan ke pemda dan verifikasi kelengkapan informasi dari pelapor.
"Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 268 laporan," ujar Plt Juru bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2020).
Ipi juga mengungkapkan bahwa ada enam topik keluhan lain adalah bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan, sebanyak 66 laporan. Selanjutnya, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 47 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 31 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 7 laporan.
(Baca: Mensos Ungkap Alasan Lambannya Penyaluran Bansos Tunai)
Lalu bantuan yang diterima kualitasnya buruk 6 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 5 laporan, dan beragam topik lainnya total 191 laporan.
"Laporan tersebut ditujukan kepada 205 pemda terdiri dari 14 pemerintah provinsi dan 191 pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan, Pemprov Jawa Barat berjumlah 17 laporan, diikuti oleh Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor dan Pemkab Subang masing-masing 16 laporan," jelasnya.
Selain itu, lanjut IPI, sebanyak 224 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait. Selebihnya masih dalam proses diteruskan ke pemda dan verifikasi kelengkapan informasi dari pelapor.
Lihat Juga :
